Berlangganan Pro

Terbaru

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

Hukum Tata Negara Berperan Penting dalam Tata Kelola Negara

Hukum Tata Negara Berperan Penting dalam Tata Kelola Negara

Putusan Sela Perkara Adiguna

‘Ada Hal Lain yang Melemahkan Posisi Indonesia di Arbitrase'

Kekalahan Indonesia pada beberapa perkara di arbitrase bukan karena posisi tawar Indonesia yang lemah. Tapi, sering kali Indonesia tidak membawakan permasalahan dengan baik.

Gugatan Pemerintah terhadap Newmont Harus Mengacu pada Kontrak Karya

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memang diatur dalam kontrak karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Minahasa Raya. Namun, pemerintah menilai pencemaran lingkungan tidak termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui arbitrase.

Putusan Judicial Review UU SDA Kemungkinan Diundur

Majelis Hakim Konstitusi kemungkinan akan memundurkan putusan judicial review terhadap UU Sumber Daya Air (SDA). Pasalnya, ada permohonan baru terhadap undang-undang yang sama yang diajukan oleh pihak yang berbeda.

Ketimbang Menaikkan Harga BBM, Mending Sita Aset Koruptor

Brigade Aksi Tangkap Koruptor berpendapat Pemerintah lebih baik menyita dan melelang aset koruptor daripada harus menaikkan harga BBM sebagai jalan mengurangi subsidi. Mengapa rakyat yang harus dikorbankan untuk mengganti kerugian akibat perbuatan koruptor?

DPR Voting Kenaikan BBM

Pertama Kalinya Putusan KPPU Dikuatkan Pengadilan Negeri

Pada lima kasus keberatan sebelumnya, putusan KPPU selalu dibatalkan oleh pengadilan negeri.

Ikadin Jakarta Pusat: Kami Pasti Terakreditasi

Ada restu dari Ketua Umum Ikadin dan Ketua Umum Peradi untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara KKAI dengan Badan Kerjasma Dekan Fakultas Hukum Negeri se-Indonesia (BKS).

Lanjutan Persidangan Judicial Review UU Kepailitan

Tindak Pidana yang Dilakukan Negara Harus Masuk RUU KUHP

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat menilai masih banyak pasal dalam RUU KUHP yang berpotensi menjadi ancaman bagi kebebasan dasar manusia. Mengapa yang menjadi sasaran selalu warga negara, sementara kejahatan oleh negara tidak masuk?

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com