Berlangganan Pro

Terbaru

Problematika Perizinan Praktik Dokter Hewan dalam UU Cipta Kerja

Problematika Perizinan Praktik Dokter Hewan dalam UU Cipta Kerja

Tingkatkan Kualitas Perancangan UU, Badan Keahlian DPR Optimalkan Partisipasi Publik

Tingkatkan Kualitas Perancangan UU, Badan Keahlian DPR Optimalkan Partisipasi Publik

Anisa Alifia: Mengambil Peluang dalam Pandemi sebagai Pengacara Multi-Yurisdiksi

Anisa Alifia: Mengambil Peluang dalam Pandemi sebagai Pengacara Multi-Yurisdiksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Kehutanan

Gugatan Korban Stigma PKI Masuki Tahap Notifikasi

Para penggugat kesulitan dana untuk mengumumkan dan menyebarluaskan pemberitahuan materi notifikasi lewat media massa. Diberi batas waktu hingga 20 Juli mendatang.

DPR Bentuk Panja Perbankan

LMM Samosir Mundur dari Calon Anggota Komisi Kejaksaan

Demi alasan keluarga, Ludwig Madun Marianus Samosir akhirnya memutuskan mundur sebagai calon anggota Komisi Kejaksaan. Jaksa Agung tetap mengajukan 14 nama ke Presiden.

Newmont Tetap Persoalkan Yurisdiksi

Persoalan yurisdiksi lembaga mana yang berwenang mengadili sengketa akan tetap menjadi pegangan Newmont seandainya nanti persidangan dimulai.

Kerugian Konstitusional Warga Negara Harus Penuhi Lima Syarat

Banyak permohonan judicial review Undang-Undang ditolak Mahkamah Konstitusi lantaran tidak ditemukan kerugian konstitusional. Agar bisa disebut mengalami kerugian konstitusional, pemohon harus penuhi lima syarat. Apa saja?

Fit and Proper Test Komisi Yudisial

Bangkrutnya Star Air: Masyarakat Jangan Terjebak Isu Avtur

Pemerintah diminta melakukan investigasi di balik kebangkrutan Star Air. Diduga, ada praktik jual beli lisensi.

BEJ Masih Pertimbangkan Tender Ulang Penyediaan e-Reporting

KPPU menilai BEJ diskriminatif dalam penunjukkan penyediaan jasa e-reporting. Tapi, sebelum diperintahkan oleh KPPU, BEJ telah membatalkan perjanjiannya.

Perppu Kehutanan Tidak Memenuhi Syarat ‘Kegentingan yang Memaksa'

Dari sudut pandang hukum administrasi dan tata negara, Perppu tentang Kehutanan yang dikeluarkan Pemerintah untuk melegalkan tambang terbuka di hutan lindung dinilai mengandung sejumlah kelemahan.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com