| Issue Number : 4552

The Know-Your-User Principle for PPAT: Measures Introduced to Prevent and Eradicate Money Laundering

In an effort to prevent and eradicate the crimes of money laundering and terrorism funding, Land Deed Officials (Pejabat Pembuat Akta Tanah – “PPAT”) as reporting parties, are required to implement the principle of knowing the users of their services (“Users”). Accordingly, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency has issued Regulation No. 21 of 2022 on the Implementation of the Know-Your-User Principle by PPAT (“Regulation 21/2022”), which has been in force since 28 December 2022.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

In an effort to prevent and eradicate the crimes of money laundering and terrorism funding, Land Deed Officials (Pejabat Pembuat Akta Tanah – “PPAT”) as reporting parties, are required to implement the principle of knowing the users of their services (“Users”). Accordingly, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency has issued Regulation No. 21 of 2022 on the Implementation of the Know-Your-User Principle by PPAT (“Regulation 21/2022”), which has been in force since 28 December 2022.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent