| Issue Number : 4715

Application Submissions for BPHTB Exemptions for First-Time Rights Acquisitions for Certain Landed-Houses to Be Completed Electronically

The Governor of DKI Jakarta (“Governor”) has issued Regulation No. 23 of 2023 on the Exemptions to the Land and Building Rights Acquisition Fee (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – “BPHTB”) for First-Time Rights Acquisitions with Tax Object Acquisition Values (Nilai Perolehan Objek Pajak – “NPOP”) of up to Certain Values (“Regulation 23/2023”), which has been in force since 28 August 2023 and which simultaneously repeals and replaces Regulation of the Governor No. 126 of 2017 (“Regulation 126/2017”), which addressed similar matters.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

The Governor of DKI Jakarta (“Governor”) has issued Regulation No. 23 of 2023 on the Exemptions to the Land and Building Rights Acquisition Fee (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – “BPHTB”) for First-Time Rights Acquisitions with Tax Object Acquisition Values (Nilai Perolehan Objek Pajak – “NPOP”) of up to Certain Values (“Regulation 23/2023”), which has been in force since 28 August 2023 and which simultaneously repeals and replaces Regulation of the Governor No. 126 of 2017 (“Regulation 126/2017”), which addressed similar matters.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent