Barangkali, di sinilah kian mengedepannya saran bahwa pembenahan yang paling realistik adalah pembenahan yang dilakukan dengan cara pendekatan struktural lewat proses-proses politik. Tatanan hukum secara realistik harus disadari terlebih dahulu sebagai tatanan yang pada hakikatnya tak lain adalah yang terwujud sebagai suatu hasil proses politik, penuh berbagai agenda politik yang tersembunyi buatan mereka yang telah mapan-mapan. Tanpa menyadari kenyataan bahwa kaum mapan telah telanjur demikian mapan -- sehingga mereka itu telah mengontrol seluruh akses politik, yang dengan demikian tak akan memudahkan terjadinya proses-proses dekonstruksi struktur -- pembenahan struktural yang strategik tidak dapat dilakukan.
Sayang, ajaran dalam ilmu hukum yang berpangkal pada ajaran realisme para penganjur The Critical Legal Studies seperti itu -- ialah bahwa setiap produk perundang-undangan dan setiap keputusan hukum para administrator dan para hakim itu pada hakikatnya adalah ujung hilir suatu proses politik, yang karena itu hanya bisa di-counter dengan suatu proses politik pula -- belum banyak diketahui orang di negeri ini.
Soetandyo Wignjosoebroto adalah guru besar emeritus sosiologi hukum Universitas Airlangga