Arkka menceritakan berbagai perubahan yang terjadi semenjak Hukumonline berdiri pada 2000 lalu terus membuat Perusahaan ini bertransformasi. Misalnya, pada awal berdirinya cara yang digunakan masih konvensional yaitu dengan mendatangi Kementerian/Lembaga untuk meminta dokumen peraturan baru.
Kemudian dokumen tersebut akan ditulis ulang oleh tim yang ada di kantor, lalu dilakukan analisis dan diunggah oleh tim teknologi yang hanya ada satu sampai dua orang melalui internet. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan pemerintah akhirnya mengunduh sendiri berbagai aturan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah, cara yang digunakan pun berbeda.
Namun sayangnya website itu tidak terintegrasi satu sama lain, padahal ada lebih dari 60 website pemerintah pusat dan lebih dari 500 Pemda yang berbeda. Hukumonline kemudian mengambil data dari tiap website dan mengembangkan sistem untuk mempermudah mencari aturan tertentu yang saling berkaitan satu sama lain.
“Hasilnya kalau teman-teman sering baca aturan, itu jenis dokumen menarik dari aspek teori informasi karena kita tidak hanya bisa baca satu dokumen, misalnya saya mau baca UU PT, itu UU berapa ya? Itu ada UU 40 tahun 2007, kita tidak bisa baca itu saja, kan ada sistem mencabut, dan lain-lain apalagi kalau diuji materi di MK,” jelas Arkka.
Ia melanjutkan dengan bantuan sistem informasi coba strukturkan dan mudahkan riset dari aturan. “Contoh UU 40 2007 tentang PT, dalam sistem Hukumonline kepada pelanggan berbayar, disitu juga tertera penjelasan, analisisnya, sehingga bisa memudahkan pembaca dalam memahami aturan tersebut."
“Kita juga ada sistem, perusahaan bapak ibu perlu izin apa, aturan apa, ini sistemnya kalau ada peraturan baru langsung ada notifikasi, ini produk terbaru Hukumonline pada 2020, sudah banyak pelanggan, pertamina, Buka Lapak, Tokopedia, Perusahaan tambang seperti Valley, karena mereka ada kebutuhan yang bisa kita bantu,” terangnya.