General Corporate

 

1. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Tanggal Berlaku: 24 Februari 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini menetapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“Danantara”),  yang akan bertanggung jawab atas Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan optimalisasi investasinya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebagai badan usaha milik pemerintah, Danantara akan berperan sebagai mitra investasi strategis yang sejalan dengan tujuan utama untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia dan menarik investasi. Selain itu, Presiden akan melimpahkan tugas-tugas khusus yang terkait dengan BUMN kepada Danatara.
• Danatara terdiri dari dua organ utama, yaitu Dewan Pengawas yang bertanggung jawab atas pengawasan operasional, dan Badan Pelaksana yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan sehari-hari. Dewan Pengawas terdiri dari perwakilan pemerintah dan anggota yang ditunjuk, sementara Badan Pelaksana akan dipimpin oleh para profesional. Peraturan ini juga membentuk Dewan Penasihat dan mengijinkan presiden untuk membentuk komite pemantau dan akuntabilitas untuk memastikan tata kelola yang baik.
• Danatara akan mengelola dividen BUMN, mengawasi penyertaan modal dan juga berkolaborasi dengan Menteri BUMN untuk membentuk holding investasi dan operasional. Danatara juga memiliki wewenang atas pengelolaan aset, pinjaman dan pengawasan keuangan.

 

Perbankan

 

2. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No. SE-1/ADK1/2025 tentang  Pedoman Dan Format Penyusunan Serta Tata Cara Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum

Tanggal Berlaku: 1 Juli 2025

Ringkasan:

• Surat Edaran ini mewajibkan seluruh bank umum untuk menyampaikan laporan data Single Customer View (“SCV”) kepada Lembaga Penjamin Simpanan, yang terdiri dari laporan data SCV secara berkala dan laporan data SCV sewaktu-waktu.
• Tata cara penyampaian laporan data SCV tersebut meliputi penyampaian secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau melalui portal pelaporan terintegrasi (apabila tersedia) atau cara lain yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Tata cara tersebut diuraikan secara lengkap dalam Lampiran Surat Edaran ini.

 

3. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No. SE-2/ADK1/2025 tentang Pedoman dan Format Penyusunan Serta Tata Cara Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Tanggal Berlaku: 7 Februari 2025

Ringkasan:

• Surat Edaran ini mewajibkan Bank Perekonomian Rakyat (“BPR”) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (“BPRS”) untuk menyampaikan laporan data Single Customer View (“SCV”) kepada Lembaga Penjamin Simpanan, yang terdiri dari laporan data SCV secara berkala dan laporan data SCV sewaktu-waktu.
• Tata cara penyampaian laporan data SCV tersebut meliputi penyampaian secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau melalui portal pelaporan terintegrasi (apabila tersedia) atau cara lain yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Tata cara tersebut diuraikan secara lengkap dalam Lampiran Surat Edaran ini.

 

4. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No. SE-3/ADK1/2025 tentang Format Dan Panduan Tata Cara Penempatan Bukti Kepesertaan Dan Pengumuman Informasi Penjaminan Simpanan Serta Laporan Penilaian Sendiri Bank Peserta Penjaminan Simpanan

Tanggal Berlaku: 7 Februari 2025

Ringkasan:

• Surat Edaran ini mewajibkan bank untuk: 1) Menempatkan bukti keanggotaan, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”), di seluruh kantor bank atau lokasi lainnya; 2) Menempatkan pengumuman informasi penjaminan simpanan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang ditetapkan oleh LPS dan maksimum nilai simpanan yang dijamin oleh LPS pada seluruh kantor bank atau lokasi lainnya; dan 3) Melakukan penilaian sendiri atas kepatuhan bank.
• Penyampaian laporan hasil penilaian sendiri secara daring melalui sistem e-Laporan dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai dengan batas waktu penyampaian yaitu tanggal 30 Juni.
• Laporan hasil penilaian sendiri harus disampaikan untuk pertama kalinya dengan batas waktu 30 Juni 2025 untuk periode penilaian tahun 2025. Rincian lebih lanjut mengenai format dan pedoman prosedural yang berlaku diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Surat Edaran ini.

 

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.03/2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Tanggal Berlaku: 11 Maret 2025

Ringkasan:

• Surat Edaran OJK ini tidak lagi mengamanatkan ketentuan penyediaan modal minimum sebesar 12% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (“ATMR”) bagi Bank Perekonomian Rakyat (“BPR”) sesuai dengan jangka waktu tertentu. Dengan mempertahankan komponen modal inti dan komponen modal pelengkap yang berlaku, beberapa modal inti dan modal pelengkap utama kini telah diubah. Modal pelengkap kini mencakup perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (“PPKA”) sampai dengan paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR, menggantikan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (“PPAP”) sebelumnya.
• Surat Edaran OJK ini juga memperbarui komponen perhitungan ATMR dengan memperluas daftar aset dan meningkatkan persentase bobot risiko maksimum menjadi 150%. Klasifikasi baru daftar aset tersebut meliputi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, properti terbengkalai, dan penyertaan modal, sementara beberapa kategori aset lainnya telah dihapus. Perlu dicatat pula bahwa semua perhitungan harus dilakukan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran.
• Larangan distribusi laba mengecualikan insentif operasional bagi direktur dan komisaris, dengan ketentuan distribusi tersebut disisihkan dan diperhitungkan sebagai beban. Berbagai sanksi administratif yang dapat dikenakan apabila gagal memenuhi modal inti minimum juga kini telah dihapus. Bank wajib melaporkan penggunaan aset tetap dan aset sumbangan melalui aplikasi pelaporan daring, disertai bukti penggunaan dan dokumen administrasi pendukung. Permohonan persetujuan untuk tambahan setoran modal dan penyesuaian modal inti atau pelengkap juga wajib mematuhi mekanisme keuangan terkait.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5095.

 

6. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

• Rancangan SEOJK ini menguraikan berbagai persyaratan pelaksanaan fungsi audit internal oleh Bank Perekonomian Rakyat (“BPR”) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (“BPRS”) yang mencakup berbagai aspek, meliputi: 1) Kebijakan umum audit intern; 2) Struktur organisasi fungsi audit intern; 3) Pelaksanaan audit intern; dan 4) Permohonan pelaporan audit intern.
• Sesuai dengan Rancangan SEOJK ini, setiap BPR dan BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp. 50 miliar wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern (“SKAI”), sedangkan BPR dan BPRS lainnya yang belum memenuhi ketentuan tersebut wajib menunjuk pejabat eksekutif audit intern. Dalam hal ini, auditor internal harus bekerja secara independen dari fungsi operasional, sedangkan struktur tata kelola harus mendukung proses audit yang objektif.
• Terkait pelaksanaan audit intern, Rancangan SEOJK ini menguraikan tiga kegiatan audit inti, yaitu: 1) Perencanaan (yaitu penyusunan rencana kerja audit dan pemberitahuan audit); 2) Pelaksanaan audit (fieldwork); dan 3) Pemantauan tindak lanjut hasil audit.
• Hasil audit intern wajib dilaporkan kepada anggota dewan direksi dan komisaris terkait, serta kepada otoritas terkait. Laporan harus mencakup penilaian risiko, hasil audit, dan rekomendasi tindakan perbaikan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamanatkan tinjauan berkala dan penilaian eksternal untuk memastikan efektivitas audit secara keseluruhan.

 

7. Rancangan Surat Edaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekeonomian Rakyat Syariah

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

• Bank Perekonomian Rakyat (“BPR”) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (“BPRS”) wajib melaksanakan fungsi kepatuhan secara independen untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. Fungsi ini meliputi langkah preventif yang bertujuan menyelaraskan kebijakan, sistem, dan kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
• Rancangan SEOJK tersebut mengatur bahwa seluruh anggota direksi bertanggung jawab untuk membina budaya kepatuhan, dengan anggota direksi yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi kepatuhan. Bergantung pada tingkat modal inti, BPR dan BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp. 50 miliar wajib membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen. Sementara itu, BPR dan BPRS lain yang tidak memenuhi ambang batas modal tersebut wajib menunjuk pejabat eksekutif kepatuhan.
• BPR dan BPRS wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan. Laporan ini harus membahas tugas-tugas pejabat eksekutif kepatuhan (yaitu informasi tentang sumber daya manusia, pelaksanaan pelatihan, temuan hasil pengawasan, dan kepatuhan terhadap komitmen regulasi). Selain itu, laporan khusus harus disusun apabila ditemukan penyimpangan kebijakan atau masalah yang mengancam usaha dan harus disampaikan dalam waktu 10 hari kerja.

 

Pasar Modal

 

8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

Tanggal Berlaku: 4 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini memperluas daftar komoditi yang dapat dijadikan sebagai underlying asset untuk kontrak berjangka, kontrak derivatif, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan melalui bursa berjangka, yang semula diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka (“Perbappebti 3/2019”) dengan menambahkan perak dan nikel sebagai komoditas sektor pertambangan dan energi.

 

9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 124/BAPPEBTI/SE/02/2025 tentang Penyesuaian Pemrosesan Layanan Perizinan Di Bidang Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas Dalam Rangka Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Tanggal Berlaku: 28 Februari 2025

Ringkasan:

• Dalam rangka memastikan efektivitas pengelolaan anggaran, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara keseluruhan, Surat Edaran ini menetapkan bahwa proses pelayanan perizinan tertentu yang sebelumnya memerlukan pertemuan tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik, saat ini dapat dilakukan secara daring. Dalam hal ini, persyaratan perizinan, seperti mekanisme, dokumen, dan/atau informasi, dapat disesuaikan dengan persyaratan pemrosesan secara daring. Namun, jika ada persyaratan lain yang disesuaikan, maka unit teknis terkait akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
• Perlu diperhatikan bahwa proses pelayanan perizinan yang telah dilakukan sebelum dikeluarkannya Surat Edaran ini akan tetap berlaku dan diproses sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Surat Edaran ini.

 

10. Peraturan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00002/BEI.ANG/02-2025 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Oleh Anggota Bursa Efek

Tanggal Berlaku: 3 Maret 2025

Ringkasan:

• Penyampaian laporan kepada bursa efek oleh anggota bursa efek akan dilakukan secara elektronik melalui sistem Portal BEI yang dapat diakses melalui situs web www.lidxportal.co.id atau melalui media lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
• Surat Edaran ini juga mencabut Peraturan Direksi Bursa Efek Indonesia No. SE-00005/BEI/09-2019 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Berbentuk Dokumen Elektronik Dan/atau Data Elektronik Oleh Anggota Bursa Efek.

 

11. Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. SE-0002/BEI.PBI/03-2025 tentang Biaya Transaksi Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)

Tanggal Berlaku: 10 Maret 2025

Ringkasan:

• Surat Edaran ini mengenalkan serangkaian biaya transaksi repo baru di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (“SPPA”) yang akan berlaku untuk jenis transaksi berikut: 1) Kuotasi langsung; 2) Permintaan kuotasi; dan 3) Permintaan konfirmasi kuotasi. Perlu dicatat bahwa biaya baru ini akan berlaku per pengguna jasa SPPA beli dan pengguna jasa SPPA jual per transaksi dan tidak mencakup biaya kliring dan penyelesaian.
• Selain itu, biaya koreksi sebesar Rp. 25.000 dan biaya pembatalan sebesar Rp. 50.000 akan berlaku untuk setiap pengguna jasa SPPA dengan posisi Repo dan setiap pengguna jasa SPPA dengan posisi Reverse Repo untuk setiap transaksi yang dikoreksi atau dibatalkan. Biaya tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

 

12. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/03-2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)

Tanggal Berlaku: 10 Maret 2025

Ringkasan:

• Terhitung mulai 10 Maret 2025, jam perdagangan untuk transaksi repo yang dilaksanakan melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) akan berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00. Namun, pada tanggal yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui pengumuman resmi, jam perdagangan yang berlaku akan direvisi menjadi pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.

 

Ketenagakerjaan

 

13. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025

Tanggal Berlaku: 7 Februari 2025

Ringkasan:

• Beberapa jenis perusahaan industri padat karya yang mempekerjakan minimal 50 orang pekerja dan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) kini berhak menikmati keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) dari pemerintah. Inisiatif keringanan iuran ini berlaku untuk periode iuran Februari - Juli 2025, sedangkan perusahaan padat karya yang berhak menikmati keringanan iuran ini adalah perusahaan yang bergerak di beberapa jenis industri berikut ini: 1) Makanan, minuman, dan tembakau; 2) Tekstil dan pakaian jadi; 3) Kulit dan barang kulit; 4) Alas kaki; 5) Mainan anak; dan 6) Furnitur.
• Keringanan iuran JKK yang disebutkan di atas telah ditetapkan sebesar 50% dari iuran penuh sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan di industri terkait. Dengan demikian, iuran JKK yang berlaku saat ini (berdasarkan upah bulanan pekerja) adalah sebagai berikut: 1) Risiko sangat rendah: 0,12% (sebelumnya 0,24%); 2) Risiko rendah: 0,27% (sebelumnya 0,54%); 3) Risiko sedang: 0,445% (sebelumnya 0,89%); 4) Risiko tinggi: 0,635% (sebelumnya 1,25%); dan 5) Risiko sangat tinggi: 0,87% (sebelumnya 1,74%).
• Selain tarif penyesuaian yang disebutkan di atas, Peraturan ini juga telah merestrukturisasi iuran JKK yang berlaku untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“JKP”). Sama dengan keringanan iuran yang disebutkan di atas, iuran JKK yang direstrukturisasi untuk manfaat JKP (berdasarkan upah bulanan pekerja) juga didasarkan pada tingkat risiko pekerjaan yang relevan, yang dirinci sebagai berikut: 1) Risiko sangat rendah: 0,12%; dan 2) Risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi: 0,14%.

 

14. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi Dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi

Tanggal Berlaku: 11 Maret 2025

Ringkasan:

• Dalam upaya menjamin perlindungan dan kesejahteraan seluruh pengemudi dan kurir yang bekerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, Surat Edaran ini mengimbau perusahaan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya keagamaan bagi pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi paling lambat tujuh hari sebelum masa cuti bersama Hari Raya Idulfitri tahun 2025/1446 H.
• Perlu dicatat bahwa bonus hari raya ini diberikan kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, dengan besaran 20% dari rata-rata pendapatan bersih per bulan selama 12 bulan terakhir. Sementara itu, pengemudi dan kurir online yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan di atas akan tetap berhak menerima bonus hari raya keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

 

15. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Tanggal Berlaku: 11 Maret 2025

Ringkasan:

• Surat Edaran ini menegaskan bahwa seluruh pekerja/buruh perusahaan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (“THR”) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan secara terus menerus; 2) Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
• Selain itu, Surat Edaran ini mengamanatkan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh kepada seluruh karyawan/pekerja yang memenuhi kriteria di atas paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Sementara itu, THR tersebut dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 1) Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus: THR ditetapkan sebesar satu bulan gaji pekerja/buruh; atau 2) Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan secara terus menerus dan telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus: masa kerja dalam satuan bulan dibagi 12 dikalikan satu bulan gaji.
• Sementara itu, untuk pekerja/buruh seperti pekerja lepas atau pekerja yang menerima upah berdasarkan satuan hasil, jumlah THR harus dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan sebelum hari raya keagamaan atau upah bulanan yang diterima selama masa kerja.

 

16. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 46 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

Tanggal Berlaku: 10 Maret 2025

Ringkasan:

• Keputusan ini menetapkan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut, yang terdiri dari jenjang berikut: 1) Jenjang 3 Pengoperasian; 2) Jenjang 3 Pengikatan; 3) Jenjang 4; 4) Jenjang 5, dan 5) Jenjang 7. Jenjang-jenjang ini akan diterapkan untuk tujuan berikut: 1) Pendidikan dan pelatihan; 2) Sertifikasi kompetensi; 3) Pengembangan sumber daya manusia; dan 4) Pengakuan kesetaraan kualifikasi.
• Jenjang kualifikasi nasional yang dijelaskan di atas diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini. Perlu juga dicatat bahwa setiap jenjang kualifikasi akan berlaku untuk posisi pekerjaan yang berbeda dan akan dikategorikan sesuai pemenuhan unit kompetensi dan peran kerja tertentu. Selain itu, jenjang kualifikasi nasional akan dikaji ulang setiap lima tahun atau kapan saja jika diperlukan.

 

17. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

• Rancangan Surat Edaran ini menguraikan kewajiban perusahaan asuransi, lembaga penjaminan dan dana pensiun untuk mempekerjakan sumber daya manusia yang berasal dari perusahaan asuransi, lembaga penjaminan, dana pensiun dan lembaga khusus di bidang perasuransian, penjaminan dan dana pensiun serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan melalui metode berikut: 1) Sertifikasi kompetensi kerja di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun; 2) Sertifikasi kompetensi untuk sektor lain; dan 3) Program peningkatan kompetensi lainnya.
• Pengembangan kompetensi tersebut harus mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (“SKKNI”) yang berlaku bagi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (“LSP”) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
• Namun, perlu dicatat bahwa sertifikat kompetensi kerja yang telah diperoleh sebelum dikeluarkannya Rancangan Surat Edaran ini akan tetap berlaku, dengan ketentuan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan oleh LSP yang telah terdaftar di OJK, asosiasi industri/profesi yang bergerak di bidang yang relevan atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK. Sementara itu, asosiasi atau pihak lain yang telah melakukan sertifikasi kompetensi kerja namun belum terdaftar di OJK sebelum Surat Edaran ini diterbitkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan OJK tentang LSP yang berlaku di Sektor Jasa Keuangan.

 

Energi

 

18. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2025 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Pada Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Tanggal Berlaku: 8 Maret 2025

Ringkasan:

• Dengan tetap mempertahankan iuran atas penyediaan, pendistribusian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (“BBM”) dan gas bumi melalui jaringan pipa, kerangka baru ini telah merevisi struktur iuran yang berlaku dari sistem persentase berjenjang menjadi versi terbaru yang mengikuti pendekatan tarif tetap. Tarif iuran yang telah diperbarui sekarang dirinci sebagai berikut: 1) Untuk BBM: tarif tetap sebesar 0,25% dari realisasi volume penjualan bulanan per jenis BBM dikalikan dengan harga jual yang berlaku; dan 2) Untuk pengangkutan gas: tarif tetap sebesar 2,50% dari tarif pengangkutan per Million Standard Cubic Feet (MSCF) dikalikan dengan realisasi volume bulanan gas bumi yang diangkut.
• Selain memperpanjang tenggat waktu pembayaran pungutan dari tanggal 15 ke tanggal 25 di bulan berikutnya, kerangka baru ini juga mewajibkan perusahaan untuk membuat dan menyerahkan laporan elektronik bulanan. PP 9/2025 juga telah menyempurnakan proses verifikasi, penanganan kelebihan pembayaran, dan denda keterlambatan pembayaran sehingga menyelaraskannya dengan berbagai Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
• PP 9/2025 mempertahankan mekanisme penegakan hukum yang sama dengan kerangka sebelumnya, namun kini telah merevisi denda keterlambatan pembayaran dan prosedur penagihan. Kerangka yang baru juga memperjelas konsekuensi keterlambatan pembayaran, termasuk pencabutan izin usaha setelah 24 bulan tidak membayar.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5086.

 

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

Tanggal Berlaku: 25 Februari 2025

Ringkasan:

• Dengan tetap mempertahankan Biodiesel (B100) dan Bioetanol (E100) dalam daftar Bahan Bakar Nabati (“BBN”) yang dapat dimanfaatkan, PermenESDM 4/2025 kini telah memasukkan bentuk-bentuk BBN berikut ini ke dalam daftar: 1) Diesel Biohidrokarbon (D100); 2) Bioavtur (J100); dan 3) BBN jenis lain, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Lebih lanjut, PermenESDM 4/2025 telah mendefinisikan ulang kegiatan pemanfaatan BBN, seperti yang diuraikan dalam peraturan sebelumnya, dengan memasukkan kategori spesifik dari kegiatan komersial dan non-komersial yang berkaitan dengan BBN.
• Selain menentukan lebih lanjut kegiatan komersial yang dapat dilakukan oleh badan usaha BBN (yaitu pembelian, penjualan, pengolahan, pemasaran, pengangkutan, penyimpanan, dan ekspor), PermenESDM 4/2025 juga melarang impor BBN. Selain itu, PermenESDM 4/2025 juga telah memperluas daftar kewajiban badan usaha BBN dengan memasukkan setidaknya 12 kewajiban tambahan (misalnya, penyerahan data/laporan tentang pengelolaan BBN, memastikan keakuratan semua peralatan yang digunakan dan sistem pengukuran, dsb).
• Kerangka PermenESDM 4/2025 kini telah mengklasifikasikan kegiatan yang secara khusus berhubungan dengan pemanfaatan BBN ke dalam kategori berikut: 1) Pemanfaatan BBN secara langsung (untuk tujuan non-komersial, seperti yang dilakukan oleh pengguna langsung BBN); dan 2) Campuran BBN dan Bahan Bakar Minyak (“BBM”) (untuk tujuan komersial, seperti yang dilakukan oleh badan usaha BBM). Dalam hal campuran yang diuraikan dalam butir (2) di atas, PermenESDM 4/2025 menguraikan berbagai jenis dan spesifikasi BBM yang diizinkan untuk dicampur dengan BBN.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5084.

 

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan

Tanggal Berlaku: 4 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini menetapkan seperangkat pedoman baru dalam penyusunan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“PJBL”) dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Semua PJBL sekarang harus memuat paling sedikit unsur-unsur berikut: 1) Jangka waktu PJBL; 2) Hak dan kewajiban Pembangkit Listrik (“PPL”) dan PT PLN; 3) Alokasi risiko; 4) Jaminan pelaksanaan proyek; 5) Komisioning dan Tanggal Operasi Komersial (Commercial Operation Date – “COD”); 6) Sertifikasi instalasi tenaga listrik; 7) Transaksi jual beli tenaga listrik; 8) Pengendalian operasi sistem tenaga listrik; 9) Kinerja pembangkit tenaga listrik; 10) Berakhirnya PJBL; dst. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas diatur dalam Peraturan ini.
• Peraturan ini mencabut ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

 

21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri

Tanggal Berlaku: 5 Maret 2025

Ringkasan:

• Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) saat ini diizinkan untuk melakukan ekspor komoditas mineral logam, khususnya tembaga, selama tahap operasi produksi, dengan ketentuan bahwa pemegang IUPK tersebut telah menyelesaikan pembangunan fasilitas mineral logam (“Fasilitas”) namun tidak dapat mengoperasikannya karena terjadinya keadaan kahar. Keadaan kahar ditetapkan secara resmi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan diperhitungkan dalam pembayaran klaim asuransi atas Fasilitas.
• Agar dapat diekspor, komoditas mineral logam wajib: 1) Menggunakan Harmonized System (HS Code) yang berlaku; 2) Memenuhi batasan minimum pengolahan; dan 3) Mematuhi bea keluar yang berlSelain itu, pemegang IUPK juga wajib mendapatkan rekomendasi ekspor dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”), serta persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan.
• Dokumen yang harus diserahkan bersama permohonan rekomendasi ekspor meliputi: 1) Laporan verifikasi atas penyelesaian pembangunan Fasilitas; 2) Pernyataan keadaan kahar dari pemegang IUPK; 3) Dokumen pendukung, yang dikeluarkan oleh instansi terkait; dsb. Rekomendasi hanya akan diberikan satu kali selama masa perbaikan Fasilitas sampai dengan maksimum enam bulan, dengan kemungkinan perpanjangan tiga bulan berdasarkan hasil evaluasi. Selain itu, pemegang IUPK yang telah mendapatkan rekomendasi ekspor wajib menyampaikan laporan bulanan yang membahas kemajuan perbaikan Fasilitas yang mengalami kerusakan akibat keadaan kahar, serta laporan tambahan, jika dianggap perlu.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5087.

 

22. Peraturan Menteri Keuangan No. 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

Tanggal Berlaku: 11 Maret 2025

Ringkasan:

• Subsidi listrik diberikan melalui PT PLN (Persero) kepada konsumen golongan tarif yang tarif rata-rata tenaga listriknya lebih rendah dari Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (“BPP”) pada tegangan golongan tarif yang bersangkutan.
• PT PLN (Persero) bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran subsidi listrik yang berkaitan dengan: 1) Target dan realisasi penjualan tenaga listrik; 2) BPP tenaga listrik; 3) Bauran energi; 4) Volume bahan bakar; 5) Specific Fuel Consumption (“SFC”); dan 6) Susut jaringan.
• Permenkeu ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan No. 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Tenaga Listrik.

 

23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2025 tentang Manajemen Energi

Tanggal Berlaku: 13 Maret 2025

Ringkasan:

• Cakupan pihak yang wajib menerapkan manajemen energi kini telah diperluas, yaitu meliputi: 1) Pengguna sektor transportasi yang menggunakan Energi sama dengan atau lebih besar dari 4.000 setara ton minyak per tahun; 2) Pengguna sektor industri yang menggunakan Energi sama dengan atau lebih besar dari 4.000 setara ton minyak per tahun; dan 3) Pengguna sektor bangunan yang menggunakan Energi sama dengan atau lebih besar dari 500 setara ton minyak per tahun. Selain itu, berbagai entitas yang memenuhi syarat untuk menerapkan manajemen energi kini meliputi: 1) Pengguna sektor transportasi yang menggunakan Energi kurang dari 4.000 setara ton minyak per tahun; 2) Pengguna sektor industri yang menggunakan Energi kurang dari 4.000 setara ton minyak per tahun; dan 3) Pengguna sektor bangunan yang menggunakan Energi kurang dari 500 setara ton minyak per tahun.
• Metode manajemen energi yang tersedia juga telah direvisi dan kini mencakup penggantian program konservasi energi dengan program efisiensi energi. Namun, persyaratan untuk melakukan audit setiap tiga tahun tetap berlaku, dengan penekanan pada prioritas penggunaan auditor internal. Selain itu, rekomendasi audit kini harus dilaksanakan dalam waktu tiga tahun. Selanjutnya, pembentukan tim manajemen energi dan penunjukan manajer energi kini harus dilakukan oleh pimpinan tertinggi dari organisasi terkait.
• Pembiayaan untuk manajemen energi dapat bersumber dari penyedia energi, pengguna energi atau sumber pembiayaan lainnya, termasuk penyedia jasa konservasi energi dan lembaga keuangan. Selain itu, insentif kini terbagi ke dalam kategori fiskal dan non-fiskal dan memperluas jenis yang tersedia, yang kini mencakup insentif fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelatihan konservasi energi, penerbitan sertifikat dan pendampingan penyusunan rencana mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, penyedia dan/atau pengguna energi yang melaksanakan manajemen energi sebagai bagian dari rencana mitigasi perubahan iklim kini dapat memperoleh manfaat melalui mekanisme nilai ekonomi karbon, yang memungkinkan penyedia dan pengguna untuk memperoleh sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5092.

 

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2025 tentang Pengolahan Air Limbah Pertambakan Udang

Tanggal Berlaku: 19 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini menetapkan bahwa semua usaha pertambakan udang atau kegiatan terkait yang menghasilkan air limbah wajib mengelola seluruh air limbah tersebut untuk mencegah pencemaran air. Kewajiban ini mencakup kepatuhan terhadap standar baku mutu air limbah tertentu dan standar teknologi pengolahan air limbah tertentu, yang dapat ditemukan secara komprehensif di Lampiran I Peraturan ini.
• Standar baku mutu air limbah untuk pertambakan udang mencakup beberapa parameter (cth. pH, total NH₃ dan TSS) dengan kadar maksimum yang diizinkan. Selain itu, teknologi pengolahan air limbah yang direkomendasikan meliputi metode biologi aerob (cth. sistem lumpur aktif dan lahan basah buatan dengan free water surface). Standar teknologi pengolahan air limbah harus diterapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut: 1) Karakteristik air limbah pertambakan udang; 2) Desain dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL); 3) Penghitungan kebutuhan lahan dan waktu pembebanan hidrolis.
• Peraturan ini juga mengamanatkan pemantauan dan pelaporan rutin terkait air limbah yang diolah dan mutu badan air permukaan dan mutu laut. Selain itu, penanggung jawab pertambakan udang wajib melakukan pemantauan ini melalui penerapan metode standar yang berlaku di laboratorium terdaftar. Peraturan ini juga mengamanatkan bahwa pemantauan tersebut harus dilakukan setidaknya satu kali per siklus produksi untuk air limbah dan setiap enam bulan untuk setiap badan air permukaan atau mutu laut.

 

25. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Atau Terpencil

Tanggal Berlaku: 27 Maret 2025

Ringkasan:

• Sebelumnya, berdasarkan Peraturan asli, sub-distributor jenis Bahan Bakar Minyak (“BBM”) tertentu dan/atau jenis BBM tertentu untuk penugasan pemerintah yang telah beroperasi sebelum berlakunya Amandemen ini diizinkan untuk melanjutkan penyaluran hingga 10 Desember 2024. Namun, Amandemen ini kini telah memperpanjang batas waktu tersebut hingga 30 September 2025. Agar dapat melanjutkan operasi setelah tanggal tersebut, Amandemen ini mengamanatkan bahwa setiap sub-distributor tersebut harus mengajukan permohonan baru.

 

26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Untuk Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai Tahun 2025 – 2030

Tanggal Berlaku: 22 Januari 2025

Ringkasan:

• KepmenESDM ini menetapkan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (“SPKLU”) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk periode 2025 - 2030. Rencana pembangunan ini wajib dipatuhi oleh badan usaha dalam pembangunan SPKLU. Rencana tersebut meliputi: 1) Jumlah dan sebaran SPKLU di setiap provinsi, baik yang berlokasi di pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran, kawasan industri, rest area, dan lokasi lainnya; dan 2) Tipe teknologi pengisian, yang meliputi medium charger, fast charger, dan ultrafast charger.
• Selain itu, sebaran SPKLU juga ditetapkan sebagai berikut: 1) Untuk wilayah padat penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bandung (“Jabodetabek”), pembangunan dilaksanakan dengan rasio lima berbanding satu, artinya setiap lima SPKLU yang dibangun di wilayah Jabodetabek, satu SPKLU dibangun di wilayah non padat di luar ibu kota provinsi; dan 2) Untuk wilayah padat di luar Jabodetabek, pembangunannya dilaksanakan dengan rasio dua belas berbanding satu, artinya setiap dua belas SPKLU yang dibangun di luar Jabodetabek dan ibu kota provinsi, satu SPKLU dibangun di wilayah non padat.
• KepmenESDM ini juga menetapkan bahwa setiap badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan SPKLU wajib menyampaikan laporan realisasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

 

27. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional

Tanggal Berlaku: 5 Maret 2025

Ringkasan:

• Selain mencabut dan mengganti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 314.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), KepmenESDM baru ini juga membahas proyeksi peningkatan demand tenaga listrik yang signifikan. Terkait hal ini, konsumsi tenaga listrik secara keseluruhan diperkirakan mencapai 539 TWh pada tahun 2025, yang setara dengan 1.893 kWh per kapita. Proyeksi peningkatan ini diperkirakan akan terus berlanjut, hingga mencapai sekitar 1.813 TWh atau 5.038 kWh per kapita pada tahun 2060.
• KepmenESDM ini menguraikan strategi super grid yang saling terhubung, yang akan memprioritaskan jaringan di wilayah Sumatera - Jawa, Kalimantan - Sulawesi, dan Papua. Estimasi investasi yang akan dibutuhkan untuk pembangkitan dan transmisi listrik antarprovinsi selama periode 2025 - 2060 diperkirakan sekitar US$ 1,09 triliun.

 

Lingkungan

 

28. Keputusan Kepala Badan Karantina Indnesia No. 571 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, dan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang Dilarang

Tanggal Berlaku: 6 Maret 2025

Ringkasan:

• Keputusan ini menetapkan jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (“OPTK”), media pembawanya, dan media pembawa yang dilarang. Pada intinya, OPTK diklasifikasikan ke dalam dua kategori berikut: 1) Kategori A1 (yaitu organisme yang belum terdapat di Indonesia tetapi berpotensi masuk ke wilayah Indonesia; dan 2) Kategori A2 (yaitu organisme yang sudah terdapat di Indonesia dan perlu dikendalikan). Kedua kategori tersebut mencakup berbagai jenis OPTK (cth. serangga, keong, dan nematoda). (Lampiran A - B)
• Sedangkan media pembawa OPTK (cth. tanaman hidup, umbi, umbi lapis, akar, batang, daun, dan serangga hidup) dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya. Selain itu, tanah dalam bentuk apa pun, baik yang menyertai tanaman maupun tidak, dilarang keras untuk dibawa masuk ke Indonesia.

 

Jasa Keuangan Umum

 

29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan

Tanggal Berlaku: 20 Februari 2025

Ringkasan:

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 3/2025”) mengamanatkan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi (“LSP”) wajib menyelaraskan berbagai skema sertifikasi mereka dengan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Jika kerangka ini diperbarui, maka LSP harus menyesuaikan skema mereka dalam waktu enam bulan setelah menerima informasi dari OJK.
• Peraturan baru ini menetapkan pedoman yang jelas mengenai kepemilikan LSP dan struktur kepemilikan saham, untuk memastikan keseimbangan kontrol dan independensi secara keseluruhan. LSP harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) kecuali jika didirikan oleh kementerian negara atau mitra pemerintah yang ditunjuk, sementara batas kepemilikan tertentu berlaku untuk asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi dan lembaga negara. Selain itu, LSP harus memiliki jajaran eksekutif yang memenuhi syarat dan juga harus menyerahkan berbagai dokumen pendaftaran yang diperlukan kepada OJK.
• OJK mengawasi kepatuhan LSP melalui pelaporan berkala dan penilaian langsung, yang dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP harus mengikuti rekomendasi OJK dalam jangka waktu yang ditentukan. Kepatuhan dalam hal ini dapat menyebabkan pengenaan sanksi administratif, antara lain teguran tertulis dan, dalam kasus yang parah, pembatalan rekomendasi skema sertifikasi. OJK juga dapat mempublikasikan sanksi yang dijatuhkan melalui situs web resminya.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5081.

 

30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan

Tanggal Berlaku: 3 Maret 2026

Ringkasan:

• Selain mewajibkan profesi penunjang di sektor jasa keuangan (“Profesi Penunjang”) untuk mendaftar melalui sistem pelaporan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”), kerangka ini telah memperluas daftar profesi yang termasuk sebagai Profesi Penunjang, yang kini meliputi: 1) Akuntan berpraktik; 2) Konsultan pajak; 3) Ahli syariah jasa keuangan; 4) Penyedia dokumen pernyataan pendaftaran; dan 5) Pihak yang melakukan analisis dan memberikan jasa terkait aksi korporasi tertentu (misalnya transaksi, potensi pertambangan, keuangan berkelanjutan dan sebagainya).
• Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Profesi Penunjang antara lain teguran tertulis, pembekuan pendaftaran, pembatalan pendaftaran, dan denda atas pelanggaran tertentu. Sedangkan kewajiban Profesi Penunjang meliputi menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme, menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta mematuhi standar profesi, pengendalian mutu, dan kode etik. Sanksi akan dikenakan atas pelanggaran yang dapat meliputi sanksi administratif sebelumnya, hukuman pidana, kredit macet, keterlibatan dalam tindak pidana keuangan, merangkap jabatan atau larangan bertindak sebagai pihak utama di lembaga keuangan.
• Penghentian jasa dikategorikan menjadi penghentian sementara atau tetap. Penghentian sementara terjadi akibat pelanggaran seperti mengambil cuti selama minimal satu tahun, dikenai pembekuan pendaftaran atau izin, atau menerima perintah penghentian jasa sementara dari otoritas yang berwenang. Penghentian tetap terjadi akibat pengenaan sanksi berupa pembatalan surat tanda terdaftar, pencabutan atau pembatalan izin profesi penunjang oleh otoritas terkait, atau penghentian oleh otoritas yang berwenang.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5098.

 

31. Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Mengadili Gugatan dan Pelaksanaan Putusan Yang Diajukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Pelindungan Konsumen

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

• Rancangan PerMA ini menetapkan berbagai ketentuan hukum acara dalam penanganan gugatan hukum yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam rangka memberikan pelindungan kepada konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rancangan PerMA ini pada akhirnya akan menjadi pedoman bagi OJK dalam mengajukan gugatan, proses pengadilan, dan penegakan putusan pengadilan dalam rangka pemulihan kerugian konsumen. Terkait hal tersebut, OJK dapat mengajukan gugatan untuk tujuan berikut: 1) Pemulihan aset pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian; dan/atau 2) Memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian kepada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.
• OJK dapat mengajukan gugatan tanpa harus meminta kuasa khusus dari konsumen. Proses persidangan meliputi pengajuan gugatan, tanggapan, dan pembuktian, tetapi tidak termasuk mediasi. Putusan harus dikeluarkan dalam waktu 60 hari, sedangkan banding hanya dapat dilakukan melalui kasasi dalam waktu 14 hari.
• Apabila gugatan yang diajukan oleh OJK dikabulkan oleh pengadilan, maka mekanisme yang akan digunakan untuk menyalurkan ganti rugi kepada konsumen terdampak sebagaimana yang telah dilakukan oleh OJK akan dituangkan secara tegas dalam putusan yang bersangkutan. Proses pelaksanaan putusan tersebut meliputi penyitaan aset, likuidasi, dan pembayaran langsung, yang pelaksanaannya diawasi oleh pengadilan.

 

Tanah & Properti

 

32. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Tanggal Berlaku: 25 Maret 2025

Ringkasan:

• Kewenangan penetapan hak atas tanah, termasuk kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penetapan hak atas tanah kembali dan pendaftaran tanah, dapat melalui delegasi atau subdelegasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang berdasarkan indikator tertentu yang berkaitan dengan tanah. Indikator tersebut meliputi: 1) Kondisi geografis dan kepadatan penduduk; 2) Kondisi sosial masyarakat setempat; 3) Luas tanah dan jumlah layanan yang diberikan; 4) Nilai tanah; dan 5) Potensi risiko sengketa atau konflik. Sehubungan dengan hal tersebut, Amandemen ini menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut akan menjadi dasar klasifikasi kategori daerah untuk pelimpahan kewenangan, mulai dari Kategori I dengan indikator tinggi sampai dengan Kategori III dengan indikator rendah.
• Amandemen ini juga menegaskan bahwa perubahan hak milik menjadi Hak Guna Bangunan (“HGB”) atau Hak Pakai melalui mekanisme pemberian secara umum hanya dapat dilakukan melalui lelang. Oleh karena itu, setiap perubahan hak atas tanah yang dilakukan di luar lelang harus dilakukan melalui pelepasan hak, sehingga tanah menjadi tanah negara dan selanjutnya diproses melalui pemberian hak.

 

Manufaktur & Industri

 

33. Keputusan Menteri Perindustrian No. 881 Tahun 2025 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Peralatan Masak (Cookware) Dari Logam Serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak Dari Baja Tahan Karat (Stainless Steel Flatware) Secara Wajib

Tanggal Berlaku: 24 Februari 2025

Ringkasan:

• Kepmenperin ini menunjuk delapan lembaga sertifikasi produk dan delapan laboratorium uji sebagai lembaga penilaian kesesuaian yang akan bertanggung jawab untuk pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan masak logam dan peralatan makan stainless steel. Lembaga dan laboratorium ini meliputi: 1) Balai Standardisasi dan Pelayanan Industri di Surabaya; 2) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin; 3) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Jakarta; dan lain-lain.
• Selain itu, lembaga sertifikasi dan laboratorium yang ditunjuk ini harus mendapatkan akreditasi resmi dari Komite Akreditasi Nasional dalam waktu dua tahun terhitung sejak tanggal penunjukkan.

 

34. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 87.K/EK.01/MEM.E/2025 Tahun 2025 tentang Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi Dispenser Air Minum

Tanggal Berlaku: 6 Maret 2025

Ringkasan:

• KepmenESDM ini menetapkan bahwa standar kinerja energi minimum dan pencantuman tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaatan energi dispenser air minum harus memperhatikan unsur-unsur berikut: 1) Jenis peralatan pemanfaat energi; 2) Nilai tingkat penghematan energi, serta bentuk dan spesifikasi label tanda hemat energi; 3) Tipe sertifikasi hemat energi; 4) Persyaratan dan prosedur pengujian kinerja energi; 5) Pengecualian dari kewajiban untuk memperoleh sertifikasi hemat energi; dan 6) Toleransi terhadap ketidaksesuaian dalam hasil pengujian yang kompleks.
• Produsen dan importir dalam negeri peralatan pemanfaat energi dispenser air minum wajib menerapkan standar kinerja energi minimum dan label hemat energi untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penetapan KepmenESDM ini.
• Setiap tiga bulan, produsen dan importir dalam negeri wajib menyampaikan laporan penerapan standar kinerja energi minimum dan pencantuman label hemat energi yang memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Merek; 2) Jenis atau model; 3) Kapasitas/daya/volume/diameter; dan 4) Jumlah unit peralatan pemanfaat energi dispenser air minum yang diproduksi.

 

Sumber Daya Alam

 

35. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut

Tanggal Berlaku: 5 Maret 2025

Ringkasan:

• Berbeda dengan pendahulunya yang menegaskan bahwa mineral yang terkandung dalam hasil sedimentasi di laut tidak boleh mengandung mineral berharga atau logam atau mineral bukan logam yang memiliki nilai ekonomi, Amandemen ini mendefinisikan ulang mineral teridentifikasi berupa mineral berharga dan/atau mineral logam atau bukan logam.
• Amandemen ini juga menambahkan kapal yang mengangkut semua hasil sedimentasi di laut tersebut ke tujuan akhir ke dalam daftar lokasi yang memenuhi syarat untuk penampungan sementara hasil sedimentasi tersebut.
• Hal baru dalam Amandemen ini meliputi permintaan domestik untuk hasil sedimentasi di laut yang berupa pasir laut harus ditentukan setiap tahun dan dapat dievaluasi setiap saat, sesuai kebutuhan. Kebutuhan domestik tahunan yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi dasar penerbitan izin pemanfaatan pasir laut bagi pelaku usaha terkait oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (“Menteri”). Secara keseluruhan, permintaan domestik tersebut harus dihitung secara proporsional, berdasarkan rasio volume yang diajukan terhadap total volume yang diajukan, dikalikan dengan total kebutuhan domestik, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

 

36. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan

Tanggal Berlaku: 6 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya untuk menjaga mutu dan keamanan semua bahan baku yang digunakan selama proses pengolahan ikan. Kerangka baru ini juga menetapkan standar yang ketat untuk bahan baku ikan yang harus diikuti oleh para pelaku usaha.
• Standar ini mencakup berbagai aspek, termasuk bahan baku dari unit pembudidayaan ikan yang menerapkan cara budidaya ikan yang baik dan unit penangkapan ikan yang mengikuti metode penanganan ikan yang tepat. Selain itu, semua bahan baku harus segar, bebas dari polutan dan berada dalam batas cemaran kimia, biologi, dan fisik yang diizinkan, serta batasan residu racun biologis dan antibiotik yang diizinkan. Selain itu, ketertelusuran harus dipastikan melalui catatan yang tepat, yang didukung oleh sertifikat dan hasil pengujian, untuk memverifikasi kepatuhan.
• Setiap pelaku usaha yang memenuhi standar bahan baku ini berhak untuk menikmati fasilitas tertentu, sebagaimana disediakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Fasilitas tersebut termasuk akses ke pembiayaan, peluang pemasaran, kemitraan usaha dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas terkait perikanan sesuai dengan Peraturan yang ada.

 

37. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Tanggal Berlaku: 10 Maret 2025

Ringkasan:

• Dua jenis izin utama di kawasan konservasi kini telah dikenalkan: Izin Usaha untuk kegiatan komersial dan Izin Non-Usaha untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan infrastruktur publik. Izin usaha diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP), sedangkan izin non-usaha diberikan oleh Menteri atau Gubernur terkait. Izin harus diperoleh untuk seluruh kegiatan yang ada dalam jangka waktu satu tahun sejak Permen KP 7/2025 ini diberlakukan  (yaitu 10 Maret 2026).
• Izin Usaha meliputi kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata, dan pembangunan, sedangkan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK) diperlukan untuk kegiatan usaha tetap dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi (TDKPIKK) diperlukan untuk kegiatan penangkapan ikan komersial. Izin Non-Usaha memungkinkan kegiatan penelitian, pendidikan, dan infrastruktur publik dilakukan untuk jangka waktu hingga 20 tahun, dengan pemegang izin wajib menyampaikan laporan tahunan dan memelihara seluruh fasilitas yang relevan. Izin penelitian mewajibkan penyampaian laporan perkembangan dan laporan akhir, sedangkan izin pendidikan tidak memiliki kewajiban pelaporan.
• Izin untuk bangunan dan instalasi di kawasan konservasi tunduk pada peraturan lingkungan yang ketat. Dalam hal ini, kegiatan tersebut tidak boleh mengganggu jalur penangkapan ikan, pariwisata, atau migrasi biota yang dilindungi. Batasan ukuran juga berlaku sebagai berikut: penggunaan ruang laut maksimum 75%, tutupan karang hidup dan lamun 25%, dan tutupan mangrove 50% atau 1.000 pohon per hektar.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5090.

 

38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas

Tanggal Berlaku: 7 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini menetapkan sistem yang terstruktur untuk pengelolaan Kapal Pengawas. Secara khusus, kerangka baru ini mendefinisikan peran kapal pengawas dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia dan laut lepas. Peraturan ini juga memperkenalkan sejumlah prosedur terperinci untuk menghentikan kapal, termasuk proses terstruktur yang dimulai dari deteksi hingga penghentian, metode komunikasi yang bertahap menjadi tembakan peringatan atau penggunaan meriam air, dan konsep pengejaran seketika (hot pursuit) dengan batas yang jelas kapan pengejaran harus berakhir.
• Penandaan kapal pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan (“PermenKP 4/2021”) harus disesuaikan dengan kerangka baru ini dalam waktu dua tahun sejak diberlakukan. Sementara itu, kapal pengawas Kelas II, III, dan IV yang sebelumnya dikendalikan oleh Direktur harus diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan (UPT PSDKP) dalam jangka waktu yang sama.
• Peraturan ini secara resmi mencabut PermenKP 4/2021, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan persyaratan hukum saat ini.

 

39. Peraturan Menteri Pertanian No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar

Tanggal Berlaku: 21 Maret 2025

Ringkasan:

• Sebelumnya, perusahaan perkebunan tidak diharuskan menyusun Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Penngolahan Lahan Perkebunan (“RKPPLP”) untuk melakukan pembukaan dan/atau pengolahan lahan, namun melalui perubahan ketentuan ini, perusahaan wajib menyusun RKPPLP yang selanjutnya wajib mendapat persetujuan dari kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota terkait.
• Perusahaan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan berupa embung atau tempat penampungan air dengan kepadatan 1 (satu) unit untuk setiap 500 ha (lima ratus hektare) lahan perkebunan.
• Tata cara penyusunan rencana tersebut, format permohonan pembukaan dan/atau pengolahan lahan, pelaporan pengendalian kebakaran lahan perkebunan, dan ketentuan lebih lanjut terkait pengendalian kebakaran lahan diatur secara spesifik dalam Lampiran Permentan ini.

 

40. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

Tanggal Berlaku: 1 Maret 2025

Ringkasan:

• Dengan tetap mempertahankan sebagian besar instrumen untuk eksportir sumber daya alam (“SDA”) yang tersedia untuk penempatan Devisa Hasil Ekspor (“DHE”), seperti yang semula diuraikan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (“BI”) No. 4 Tahun 2023 (“PBI 4/2023”), Amandemen Kedua ini kini memasukkan sekuritas valuta asing BI dan sukuk valuta asing BI ke dalam daftar.
• Perlu juga dicatat bahwa Amandemen Kedua ini menegaskan bahwa instrumen yang baru diperkenalkan tidak dapat ditarik sebelum tanggal jatuh waktunya. Setelah instrumen jatuh waktu, dana yang bersangkutan harus dikembalikan ke rekening valuta asing DHE SDA yang ditunjuk dalam mata uang asal.
• Amandemen Kedua ini juga memperjelas bahwa DHE SDA yang berasal dari sektor nonmigas dapat digunakan oleh eksportir SDA untuk penukaran ke rupiah melalui transaksi tunai dan forward di bank yang sama, dengan jumlah maksimum sebesar DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus. Fasilitas ini juga tersedia bagi eksportir yang merupakan nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”), sehingga transaksi dapat diselesaikan melalui LPEI.

 

41. Keputusan Menteri Keuangan No. 2/KM.4/2025 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam Dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor Ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia

Tanggal Berlaku: 1 Maret 2025

Ringkasan:

• Selain mencabut dan mengganti kerangka sebelumnya yang mengklasifikasikan jenis komoditas ekspor sumber daya alam yang wajib disetorkan devisa hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 272 Tahun 2023, Kepmenkeu ini kini menetapkan daftar terbaru jenis komoditas ekspor sumber daya alam tersebut. Daftar baru tersebut terdiri dari: 1) 56 jenis komoditas di Sektor Pertambangan Migas; 2) 153 jenis komoditas di Sektor Pertambangan Non-migas; 3) 567 jenis komoditas di Sektor Perkebunan; 4) 263 jenis komoditas di Sektor Kehutanan; dan 5) 506 jenis komoditas di Sektor Perikanan.

 

Jasa Keuangan Non-Bank

 

42. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pembiayaan Digital Buy Now Pay Later (BNPL) Oleh Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

• Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah (secara bersama-sama disebut “Perusahaan”) kini dapat menyelenggarakan layanan pembiayaan syariah digital, termasuk layanan Buy Now Pay Later (“BNPL”). Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan memanfaatkan BNPL untuk pembiayaan multiguna. Sebaliknya, perusahaan pembiayaan syariah memanfaatkan BNPL untuk pembiayaan jual beli berdasarkan akad syariah tertentu (yaitu murabahah, salam, dan/atau istishna).
• Untuk dapat memberikan layanan BNPL, Perusahaan harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan menyampaikan permohonan melalui sistem perizinan elektronik disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Setelah disetujui, Perusahaan harus mematuhi ketentuan yang ketat, khususnya mengenai kewajiban debitur dan prosedur penagihan apabila terjadi wanprestasi, termasuk penerbitan surat peringatan dan pengingat pembayaran secara berkala.
• Lebih lanjut, Perusahaan dapat menghentikan layanan BNPL baik secara sukarela maupun atas perintah OJK. Penghentian sukarela memerlukan rencana penghentian yang terstruktur, sementara penghentian atas perintah OJK mungkin diperlukan sebagai respons terhadap perubahan peraturan atau kegagalan sistem.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5085.

 

Farmasi, Industri Kesehatan, dan Standar Obat & Makanan

 

43. Peraturan Badan Karantina Kesehatan Indonesia No. 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Ditolak oleh Negara atau Area Tujuan

Tanggal Berlaku: 28 Februari 2025

Ringkasan:

• Barang yang ditolak oleh negara atau area asing dapat masuk kembali ke ertifikat kesehatan yang sah; 2) Harus masuk ke Indonesia melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan 3) Harus disertai surat keterangan penolakan resmi dari negara atau daerah tujuan. Barang dari area yang terjangkit wabah sangat dilarang.
• Media Pembawa yang masuk kembali harus menjalani tindakan karantina yang ketat (cth. pemeriksaan administratif, pemeriksaan kesehatan fisik, dan kemungkinan pengobatan atau pemusnahan). Barang yang dianggap sehat dan sesuai dengan ketentuan dapat dilepaskan, sedangkan barang yang terkontaminasi atau tidak sesuai ketentuan harus dikarantina.
• Peraturan ini juga mengamanatkan masa penahanan selama tiga hari sebagai tanggapan atas dokumen yang tidak lengkap, setelah itu barang yang tidak sesuai ketentuan akan dimusnahkan atau dikenai sanksi. Satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi akan diserahkan kepada otoritas konservasi. Sementara itu, semua prosedur harus dilakukan sesuai dengan undang-undang karantina nasional.

 

44. Peraturan Badan Karantina Indonesia No. 4 Tahun 2025 tentang Tindakan Karantina di Lintas Batas Negara

Tanggal Berlaku: 28 Februari 2025

Ringkasan:

• Setiap pemasukan atau pengeluaran hewan, ikan, tumbuhan, dan produk terkait yang berpotensi sebagai media pembawa hama dan penyakit hewan, ikan, dan/atau tumbuhan melalui batas negara wajib dilakukan karantina. Media pembawa hama dan penyakit tersebut dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia untuk tujuan perdagangan umum dan pelintas batas, sedangkan dalam Peraturan ini ditegaskan bahwa media pembawa hama dan penyakit tersebut wajib menjalani berbagai tindakan karantina, meliputi: 1) Pemeriksaan; 2) Penolakan; 3) Pemusnahan; atau 4) Pembebasan.
• Pelintas batas yang hendak memasukkan atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit tersebut harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain: 1) Memiliki kartu identitas pelintas batas; 2) Mematuhi batas nilai maksimum yang telah disepakati; 3) Melaporkan diri kepada pejabat karantina di tempat yang telah ditentukan; dan 4) Mematuhi berbagai standar sanitasi dan fitosanitasi yang telah disepakati kedua negara. Perlu juga diperhatikan bahwa media pembawa tertentu dilarang, terutama dari daerah yang sedang terjadi wabah.
• Rezim karantina bagi pelintas batas meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kesehatan fisik. Namun, jika dokumen tidak lengkap atau jika ditemukan hama atau penyakit, maka media pembawa yang bersangkutan akan ditolak. Barang yang ditolak kemudian akan dimusnahkan.

 

45. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan

Tanggal Berlaku: 20 Maret 2025

Ringkasan:

• Uji stabilitas dikategorikan menjadi enam jenis berdasarkan karakteristik produk. Pemilihan batch memerlukan setidaknya dua batch dengan formula yang sama untuk memastikan konsistensi dosis dan pengemasan. Spesifikasi meliputi uji fisik, kimia, dan mikrobiologi. Pengujian harus mengikuti jadwal real time dan accelerated (dipercepat) pada interval yang ditentukan, sementara desain reduksi matrixing dan bracketing digunakan untuk memperkirakan masa simpan. Produk harus diuji dalam kondisi penyimpanan yang tepat, dengan mempertimbangkan suhu dan kelembapan. Uji stabilitas berlaku untuk kemasan primer dan sekunder, yang diklasifikasikan sebagai impermeabel atau permeabel berdasarkan ketahanannya terhadap kelembapan. Semua temuan harus didokumentasikan sebagai bagian dari protokol uji stabilitas standar.
• Pelaporan dan evaluasi hasil uji stabilitas harus mencakup sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Laporan harus mendokumentasikan perubahan dalam protokol penyimpanan dan justifikasi untuk setiap variabel pengujian. Pelaku usaha harus menyertakan informasi kondisi penyimpanan pada penandaan yang relevan, yang harus menentukan kondisi suhu, cahaya, dan kelembapan.
• Pernyataan peringatan umum opsional, seperti, “simpan dalam tempat yang kering,” juga dapat ditambahkan. Sementara itu, perlakuan khusus untuk kondisi penyimpanan harus diungkapkan dan harus menghindari istilah umum seperti “suhu kamar”. Pernyataan penandaan standar diperlukan untuk berbagai kondisi penyimpanan, termasuk suhu ruang terkendali, penyimpanan dalam suhu dingin, dan ambang batas suhu tertentu untuk memastikan stabilitas produk.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5097.

 

46. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced

Tanggal Berlaku: 18 Maret 2025

Ringkasan:

• Selain mencabut dan mengganti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia, PerBPOM ini juga memuat seperangkat pedoman yang harus digunakan sebagai acuan dalam rangka penilaian produk terapi advanced (“Pedoman”) oleh pelaku usaha (yaitu produsen produk farmasi dan fasilitas pengolahan produk terapi advanced) dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi obat wajib dan pengembangan produk terapi advanced.
• Pedoman baru harus dilaksanakan sebagai bagian dari proses registrasi untuk produk terapi advanced yang memenuhi kriteria berikut: 1) Produk telah mengalami manipulasi melebihi minimum; dan/atau 2) Produk ditujukan untuk penggunaan nonhomolog.
• PerBPOM ini juga menegaskan bahwa penilaian produk terapi advanced harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur aspek-aspek berikut: 1) Penilaian obat yang baru dikembangkan; 2) Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (“CPOB”); 3) CPOB untuk fasilitas yang memproses produk berbasis sel dan berbasis jaringan; 4) Prosedur untuk mendapatkan persetujuan untuk uji klinik; 5) Kriteria dan prosedur untuk registrasi obat; dan 6) Penerapan farmakovigilans.

 

47. Keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan No. 6 tahun 2025 tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan Dan Pengawasan Terintegrasi Terhadap Media Pembawa Penyakit Ebola

Tanggal Berlaku: 11 Februari 2025

Ringkasan:

• Keputusan ini berfungsi sebagai seperangkat pedoman bagi petugas karantina hewan setiap kali melakukan tindakan karantina hewan dan pengawasan terintegrasi terhadap masuknya media pembawa yang berpotensi menularkan virus Ebola. Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini, cakupan pedoman baru ini meliputi: 1) Media pembawa virus Ebola; 2) Tempat pemasukan Media pembawa virus Ebola; 3) Tata cara tindakan karantina hewan dan pengawasan terintegrasi terhadap media pembawa virus Ebola; dan 4) Pemantauan pasca karantina dan pengawasan terintegrasi terhadap media pembawa virus Ebola.

 

Pajak & Pungutan Non Pajak

 

48. Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Tanggal Berlaku: 25 Februari 2025

Ringkasan:

• Berdasarkan Peraturan ini, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (“Penyidikan”) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan berdasarkan laporan yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Pemeriksaan bukti permulaan; 2) Penanganan tindak pidana yang diketahui seketika di bidang perpajakan (“Tindak Pidana Perpajakan”); dan 3) Pengembangan penyidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan ini menguraikan secara garis besar 13 tahapan dalam proses Penyidikan, antara lain: 1) Pemanggilan pihak-pihak terkait (seperti saksi, ahli, dan/atau tersangka); 2) Pemeriksaan, penangkapan, dan/atau penahanan; 3) Pemblokiran dan/atau penyitaan; 4) Penetapan tersangka; dan 5) Penyerahan berkas perkara, tersangka, dan/atau barang bukti.
• Dalam hal terlapor atau tersangka adalah wajib pajak badan, Peraturan ini menegaskan bahwa pemanggilan harus disampaikan kepada pengurus wajib pajak badan tersebut. Selain itu, badan usaha juga dapat digeledah oleh penyidik untuk kepentingan Penyidikan.
• Peraturan ini telah mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri No. 55/PMK.03/2016 (“Permenkeu 55/2016”), yang sebelumnya merupakan kerangka penghentian Penyidikan demi kepentingan penerimaan negara. Dalam hal ini, Peraturan yang baru ini memperjelas bahwa Penyidikan hanya dapat dihentikan setelah wajib pajak atau tersangka yang bersangkutan melunasi kerugian negara yang timbul akibat Tindak Pidana Perpajakan, ditambah dengan denda administratif yang besarnya satu sampai dengan empat kali lipat dari jumlah kerugian negara yang relevan. Namun demikian, denda administrasi tersebut hanya dapat dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila wajib pajak atau tersangka dikenai beberapa sanksi pidana alternatif, maka yang dikenakan adalah sanksi administrasi yang paling tinggi; atau 2) Apabila wajib pajak atau tersangka dikenai beberapa sanksi pidana kumulatif, maka yang dikenakan adalah sanksi administrasi yang bersifat kumulatif.

 

49. Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Tanggal Berlaku: 1 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini menguraikan tanggung jawab parsial pemerintah atas Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) atas jasa angkutan udara niaga berjadwal, kelas ekonomi, domestik, komersial, di dalam negeri pada tanggal-tanggal tertentu selama tahun fiskal 2025.
• Berdasarkan Peraturan ini, PPN untuk penerbangan berjadwal, kelas ekonomi, domestik dibagi antara penumpang dan pemerintah. Secara khusus, penumpang diharuskan membayar 5% dari penggantian, sementara pemerintah akan menanggung 6% sisanya pada tanggal-tanggal tertentu selama tahun fiskal 2025. Istilah penggantian mengacu pada jumlah total finansial yang dikenakan PPN, termasuk tarif dasar (base fare), fuel surcharge, dan biaya lain yang dibayarkan penumpang sebagai bagian dari layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
• Peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025, sementara manfaat pajak berlaku untuk tiket yang dibeli antara 1 Maret dan 7 April 2025. Selain itu, penerbangan harus dijadwalkan antara 24 Maret dan 7 April 2025 agar memenuhi syarat. Dengan demikian, agar penumpang dapat memperoleh manfaat dari subsidi pemerintah ini, baik pembelian tiket maupun penerbangan yang sebenarnya harus berada dalam periode yang ditentukan.

 

50. Peraturan Menteri Keuangan No. 21 tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film Dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, Dan Taiwan

Tanggal Berlaku: 25 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini mengatur pengenaan bea masuk antidumping (“Bea Masuk”) terhadap impor produk nylon dalam bentuk foil dengan ketebalan tidak melebihi 0,25 mm (nol koma dua lima milimeter), sebagaimana tercantum dalam pos tarif ex 3920.92.1o dan ex 3920.92.99. Terkait hal ini, daftar nama perusahaan dan tarif bea masuk antidumping diatur secara khusus dalam Lampiran Peraturan ini.
• Barang impor nylon film dibebaskan dari bea masuk antidumping jika: 1) Dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran; dan 2) Tarif dan nilai pabeannya telah ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.
• Bea Masuk ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun, yaitu dari tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2029.

 

51. Keputusan Menteri Keuangan No. 8/KM.4/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 3/KM.4/2025 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar

Tanggal Berlaku: 15 Maret 2025 – 31 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini memperluas daftar komoditas dan harga ekspor, yang digunakan untuk menghitung bea keluar, sebagaimana semula tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 3/KM.4/2025 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar (“Kepmenkeu 3/2025”). Daftar tersebut kini mencakup 209 harga ekspor untuk berbagai produk mineral olahan, meliputi: 1) Konsentrat tembaga dengan kadar 15% ≤ Cu < 16% dan dengan kadar emas 0 ppm < Au ≤ 5 ppm, dengan harga USD 1,452.24/WE; 2) Konsentrat tembaga dengan kadar 15% ≤ Cu < 16% dan dengan kadar emas 5 ppm < Au ≤ 10 ppm, dengan harga USD 1,864.53/WE; dan 3) Konsentrat tembaga dengan kadar 15% ≤ Cu < 16% dan dengan kadar emas 10 ppm < Au ≤ 15 ppm, dengan harga USD 2,276.83/WE.

 

52. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ/2025 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Komisi Reasuransi Yang Diterima Atau Diperoleh Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Dan Imbalan Jasa Keperantaraan Yang Diterima Atau Diperoleh Perusahaan Pialang Reasuransi Sehubungan Dengan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perasuransian

Tanggal Berlaku: 24 Januari 2025

Ringkasan:

• Perusahaan asuransi dan reasuransi yang menerima komisi reasuransi harus melaporkannya sebagai penghasilan kena pajak. Wajib pajak dalam negeri dibebaskan dari pemotongan Pajak Penghasilan (“PPh”) Pasal 23, sedangkan wajib pajak luar negeri akan dikenakan pajak pemotongan sebesar 20% berdasarkan PPh Pasal 26, kecuali jika ada perjanjian pajak yang berlaku. Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) tidak berlaku untuk komisi reasuransi.
• Perusahaan pialang reasuransi yang menerima imbalan jasa akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% atau PPh yang bersifat final sebesar 0,5% jika tergolong usaha kecil. Pialang asing tanpa bentuk usaha tetap di Indonesia akan dikenakan pajak pemotongan sebesar 20% berdasarkan PPh Pasal 26. PPN berlaku untuk semua jasa pialang.

 

53. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-67/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak Yang Terutang dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Sehubungan Dengan Implementasi Coretax Djp

Tanggal Berlaku: 27 Februari 2025

Ringkasan:

• Sistem Coretax baru Direktorat Jenderal Pajak (CORETAX DJP) resmi beroperasi pada 1 Januari 2025 dan ditujukan untuk merampingkan administrasi perpajakan Indonesia secara keseluruhan. KepDJPJ ini menghapuskan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak, penyetoran, dan penyampaian SPT selama masa transisi sistem.
• Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dijelaskan di atas berlaku untuk keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea meterai untuk masa pajak Desember 2024 - Maret 2025. Penghapusan sanksi ini juga mencakup keterlambatan penyampaian SPT untuk masa pajak yang bersangkutan.
• Perlu dicatat bahwa KepDJPJ ini menegaskan bahwa sanksi administratif akan otomatis dihapuskan jika belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Namun, jika surat tersebut sudah diterbitkan, maka kantor pajak wilayah yang bersangkutan akan membatalkan sanksi administratif tersebut.

 

54. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. KEP-29/KN/2025 tentang Standar Laporan Penilaian Oleh Penilai Pemerintah

Tanggal Berlaku: 1 April 2025

Ringkasan:

• Selain mencabut dan mengganti Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. KEP-453/KN/2020 (“Keputusan 453/2020”), Keputusan ini juga menetapkan seperangkat standar terbaru untuk penyusunan laporan penilaian (“Laporan”) oleh penilai pemerintah, sebagaimana diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Keputusan ini.
• Perlu dicatat bahwa setiap Laporan yang disusun sebelum berlakunya Keputusan ini akan tetap berlaku dan dapat diterapkan. Selain itu, penerapan standar penyusunan Laporan yang diperbarui mencakup tiga aspek utama berikut: 1) Penyusunan Laporan; 2) Penomoran Laporan; dan 3) Format Laporan dan lampiran. Perlu dicatat juga bahwa setiap Laporan yang telah dalam proses penyusunan sebelum berlakunya Keputusan ini harus disesuaikan dengan standar baru.

 

55. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. KEP-37/BC/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. KEP-173/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota Asean

Tanggal Berlaku: 28 Februari 2025

Ringkasan:

• Keputusan ini memperluas fasilitas perdagangan yang semula diuraikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-173/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota Asean (“Kepdir DJBC 173/2024”) sehingga kini menambahkan Filipina sebagai salah satu pelabuhan muat barang impor yang menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan nomor identifikasi AEO dan tanggal otorisasi, untuk barang yang diklasifikasikan sebagai barang yang diimpor untuk dipakai dengan pemberitahuan impor dan Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.

 

Teknologi, Media, dan Telekomunikasi

 

56. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit

Tanggal Berlaku: 13 Maret 2025

Ringkasan:

• Selain mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  No. 21 Tahun 2014 yang memiliki judul sama dengan Permenkomdigi ini (“Permenkomdigi 21/2014”), Permenkomdigi baru ini mengamanatkan bahwa hak labuh satelit berlaku untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Selain itu, Permenkomdigi ini juga mengatur bahwa hak labuh satelit akan dievaluasi setiap tahun.
• Meskipun secara umum, persetujuan untuk satelit asing yang ingin mengorbit melalui wilayah udara Indonesia harus diajukan oleh pemilik satelit asing yang telah beroperasi di slot/lokasi orbit yang telah ditentukan, Permenkomdigi ini mengecualikan satelit asing yang memenuhi persyaratan khusus tertentu dari kewajiban ini (cth.  satelit yang dikelola oleh satu penyelenggara telekomunikasi dan yang mematuhi periode penggunaan yang ditentukan untuk kapasitas satelit asing).
• Permenkomdigi baru ini secara sepsifik menetapkan penghitungan dan pembayaran biaya layanan telekomunikasi maritim melalui Kuasa Penghitungan yang telah terdaftar di International Telecommunication Union (ITU) oleh Direktur Jenderal. Selain itu, untuk satelit asing yang telah terdaftar sebelum Permenkomdigi ini mulai berlaku, periode layanan yang relevan di Indonesia akan dihitung sejak tanggal berlaku Permenkomdigi ini, yaitu 13 Maret 2025.

 

57. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 4 tahun 2025 tentang Pencabutan 3 (tiga) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika

Tanggal Berlaku: 20 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini mencabut tiga kerangka regulasi, yaitu: 1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 15 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi; 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Wavelength Division Multiplexing; dan 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 13 tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution Dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunications-2020.

 

58. Peraturan Kepolisian Negara No. 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik

Tanggal Berlaku: 5 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan ini mengamanatkan penggunaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang mencakup statis, portabel dan mobile, serta jenis perangkat elektronik lainnya. Namun, bukti apa pun yang diperoleh dari penggunaan perangkat tersebut harus diverifikasi oleh petugas kepolisian Indonesia
• Peraturan ini juga menetapkan berbagai langkah dalam penindakan pelanggaran yang terdeteksi dari proses perekaman elektronik, dimulai dengan identifikasi pelanggaran, lalu verifikasi pelanggaran terhadap data surat tanda nomor kendaraan, kemudian Electronic Registration and Identification (ERI) dan terakhir penerbitan surat konfirmasi kepada pemilik atau pelanggar kendaraan.
• Pemilik atau pelanggar kemudian harus mengonfirmasi pelanggaran tersebut, setelah itu Surat Tilang elektronik atau manual akan dikeluarkan. Jika pelanggar pada akhirnya tidak melakukan konfirmasi atau membayar denda, maka data surat tanda nomor kendaraan dapat diblokir. Peraturan ini akan mulai berlaku pada saat diundangkan, yang ditetapkan sekitar tahun 2025 setelah ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2025.

 

59. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital No. 45 tahun 2025 tentang tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Global System for Mobile Communications dan International Mobile Telecommunications-2000

Tanggal Berlaku: 18 Agustus 2025

Ringkasan:

• Penilaian keselamatan listrik kini harus mempertimbangkan tegangan berlebih, kuat listrik, atau kuat dielektrik, arus bocor, dan arus sentuh. Selain itu, penilaian tersebut juga harus memenuhi standar keselamatan, termasuk Standar Nasional Indonesia (“SNI”) International Electrotechnical Commission (“IEC”) 60950-1, SNI IEC 62368-1 dan IEC 60950-1, tergantung pada jenis perangkat yang dinilai. Selain itu, penilaian harus mengikuti pendekatan berbasis risiko dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber energi, menerapkan tindakan perlindungan, dan mengevaluasi keefektifannya sesuai dengan standar SNI atau IEC. Perangkat juga harus terus menerus dicatu dengan catu daya eksternal khusus atau catu daya AC dan harus beroperasi sesuai dengan Safety Extra Low Voltage (SELV) pada lingkungan dimana tegangan berlebih dari jaringan telekomunikasi tidak mungkin terjadi.
• Perangkat diklasifikasikan menjadi fixed, vehicular dan portable equipment berdasarkan sumber dayanya. Fixed equipment dipasang secara permanen atau dicatu daya dengan AC, vehicular equipment beroperasi dengan baterai utama kendaraan, dan portable equipment ditenagai oleh baterai. Selain itu, perangkat harus memenuhi berbagai standar pengujian emisi dan kekebalan, termasuk SNI CISPR 32, IEC CISPR 32, dan ETSI EN 301 489-50, yang merujuk pada ETSI EN 301 489-1. Metode pengujian tambahan dapat ditentukan oleh Direktur Jenderal Standardisasi Perangkat dan/atau Alat Telekomunikasi.
• Perangkat beroperasi pada berbagai pita frekuensi radio, termasuk: 1) GSM 850; 2) P-GSM 900; 3) E-GSM 900; 4) R-GSM 900; 5) ER-GSM 900; dan seterusnya dengan menggunakan rentang frekuensi uplink dan downlink yang telah ditetapkan. Keputusan ini juga mengharuskan dilakukannya pengujian kepatuhan, yang melibatkan: 1) Konfigurasi alat ukur dan DUT pada frekuensi terendah dan tertinggi; atau 2) Konfigurasi alat communication tester pada frekuensi terendah, menengah dan tertinggi untuk memverifikasi kepatuhan operasional.
• Informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5091.

 

60. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Digital No. 46 Tahun 2025 tentang Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas Dan Standar Teknis Untuk Wireless Power Transmission

Tanggal Berlaku: 18 Februari 2025

Ringkasan:

• Keputusan ini menetapkan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas untuk Wireless Power Transmission (“WPT”) sebagai berikut: 1) 100 - 148,5 kHz; 2) 315 - 405 kHz; 3) 1700 - 1800 kHz; 4) 6765 - 6795 kHz; dan 5) 13,553 - 13,567 MHz.
• Keputusan ini juga merevisi standar teknis WPT yang semula diuraikan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 260 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Short Range Devices (“Kepkominfo 260/2021”), yang membahas aspek berikut: 1) Persyaratan catu daya; 2) Persyaratan radiasi non-pengion; 3) Persyaratan keselamatan listrik; 4) Persyaratan electromagnetic compatibility; 5) Persyaratan frekuensi radio; dsb.
• Perlu juga dicatat bahwa test report WPT yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini akan tetap berlaku dan dapat diajukan sebagai bukti pemenuhan persyaratan permohonan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

 

Perdagangan

 

61. Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor

Tanggal Berlaku: 14 Maret 2025

Ringkasan:

• Dengan tetap mempertahankan sebagian besar ketentuan yang semula diuraikan dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan (“Menteri”) No. 22 Tahun 2023, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2024 (secara bersama-sama disebut sebagai “Permendag 22/2023”), Amandemen Ketiga ini telah mengklarifikasi bahwa larangan ekspor yang berlaku di sektor pertambangan berdasarkan Permendag 22/2023 tidak berlaku untuk ekspor konsentrat tembaga dengan kadar ≥15% Cu, sebagaimana diselesaikan oleh eksportir yang telah membangun fasilitas pemurnian tetapi tidak dapat mengoperasikan fasilitas tersebut akibat keadaan kahar, sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Selain itu, Amandemen Ketiga ini juga memperluas daftar barang yang dilarang untuk diekspor, yang semula diuraikan dalam Lampiran Permendag 22/2023, dengan menambahkan kategori komoditas hasil sedimentasi di laut.

 

62. Peraturan Menteri Perdagangan  No. 9 of 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 of 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Tanggal Berlaku: 14 Maret 2025

Ringkasan:

• Ketentuan yang diperbarui ini memungkinkan Menteri untuk mengendalikan kegiatan ekspor dengan meminta Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk melaporkan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor (“Izin Ekspor”) sebelum permohonan tersebut diproses atau disetujui. Pelaksanaan Service Level Agreement (“SLA”) dalam penerbitan Izin Ekspor harus memperhatikan laporan tersebut sekaligus memperhatikan kepentingan nasional. Selain itu, persyaratan sebelumnya mengenai permohonan perubahan Izin Ekspor yang harus disampaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal perubahan data kini telah dihapus. Sementara itu, jangka waktu pengajuan perpanjangan Izin Ekspor tetap sama, yaitu paling cepat 30 hari sebelum berakhirnya Izin Ekspor dan paling lambat tujuh hari kerja sebelum berakhirnya Izin Ekspor.
• Kewenangan penerbitan Izin Ekspor untuk Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”) juga telah direvisi, dengan mengalihkan sebagian kewenangan tersebut dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK ke Administrator KEK (“Administrator”). Jika Administrator belum siap menerbitkan Izin Ekspor, maka Sekretariat Jenderal akan mengambil alih tanggung jawab penerbitan ini dan jika sistem elektronik terpadu belum tersedia, penerbitan akan dilakukan melalui National Single Window System.
• Alasan pengaktifan kembali Izin Ekspor yang dibekukan juga telah disederhanakan. Terkait hal tersebut, persyaratan bagi eksportir untuk mengajukan permohonan perubahan Izin Ekspor dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pembekuan kini telah dihapus. Peraturan ini juga memperjelas ketentuan ekspor untuk berbagai komoditi ikan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (“CITES”) dan berbagai sumber non-CITES. Dalam hal ini, setiap eksportir yang telah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran sebelum berlakunya peraturan ini tetap dapat melakukan ekspor produk tanpa perlu memperoleh persetujuan tambahan.
• Informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5089.

 

63. Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Tanggal Berlaku: 12 Maret 2025

Ringkasan:

• Melalui peraturan ini, Harga Patokan Ekspor (“HPE”) produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian ditetapkan berdasarkan harga rata-rata tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri di bursa internasional dan free on board (FOB) yang berlaku di pasar dalam negeri maupun di negara pengimpor produk pertambangan.

 

64. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-2/BC/2025 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

Tanggal Berlaku: 1 Maret 2025

Ringkasan:

• Durasi audit umum kini telah dikurangi menjadi 21 bulan, menggantikan periode dua tahun sebelumnya, sementara audit investigasi kini dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan ruang lingkup penugasan dan analisis objek yang diberikan. Lebih jauh, periode perpanjangan hingga 10 tahun kini dapat diberikan dalam keadaan tertentu, termasuk sebagai respons terhadap penemuan pelanggaran selama atau di luar periode audit, informasi dari pihak eksternal, dan pertimbangan dari tim audit. Perpanjangan akan berlaku baik sebagian atau untuk seluruh objek yang diaudit, tergantung pada persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
• Mekanisme audit terbaru tetap mempertahankan struktur intinya, namun kini memperkenalkan pendekatan yang lebih terperinci dan sistematis terhadap pelaksanaan audit bea cukai. Proses yang diperbarui ini kini mencakup kejelasan prosedural yang lebih baik dan mencakup langkah-langkah seperti penerbitan surat tugas, pengumpulan data, laporan perkembangan bulanan, dan pembhasan akhir antara tim audit dan auditee.
• Selain itu, berbagai langkah baru kini telah memperjelas kondisi yang memungkinkan dilakukannya tindakan penegakan, seperti pemblokiran, tindakan pengamanan, dan penindakan terhadap auditee yang gagal mematuhi persyaratan audit. Peraturan baru ini juga secara tegas menyatakan bahwa satu tim audit tertentu dilarang mengaudit orang yang sama selama periode audit berturut-turut.
• Informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5088.

 

65. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-3/BC/2025 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

Tanggal Berlaku: 1 Maret 2025

Ringkasan:

• Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-3/BC/2025 tentang Standar Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai (“PerDJBC 3/2025”) memperkenalkan berbagai standar audit kepabeanan dan cukai yang telah diperbarui dan kini telah menggantikan kerangka sebelumnya. Salah satu perubahan penting dalam hal ini adalah perubahan arti istilah “auditee”, yang terbatas mengacu pada orang dan bukan perseorangan dan badan hukum. Selain itu, Laporan Penghentian Audit (“LPA”) baru saja diperkenalkan untuk mendokumentasikan Audit yang berakhir sebelum waktunya.
• Meskipun kualifikasi auditor umum tetap sama, PerDJBC 3/2025 kini telah menghapus persyaratan eksplisit bagi auditor untuk mempertahankan independensi dalam hal sikap, pola pikir, dan penampilan. Persyaratan prosedural yang baru mencakup revisi rencana kerja audit, pengawasan oleh Pengawas Mutu Audit (PMA), dan dokumentasi elektronik yang diwajibkan untuk kertas kerja audit.
• PerDJBC 3/2025 kini mengamanatkan dua jenis laporan: Laporan Hasil Audit (LHA) dan LPA. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, LPA harus merinci alasan penghentian, rekomendasi, dan informasi relevan lainnya, sehingga memastikan transparansi yang lebih baik selama proses audit.
• Informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5096.

 

66. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-4/BC/2025 tentang Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone

Tanggal Berlaku: 31 Maret 2025

Ringkasan:

• Secara garis besar, Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (“PPFTZ”) dapat disampaikan oleh pengusaha secara elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan (“SKP”), yang terhubung ke Sistem Indonesia National Single Window (“SINSW”). Perusahaan juga dapat menguasakan pengajuan PPFTZ kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (“PPJK”). Selain itu, PPFTZ dapat diajukan dalam bentuk tertulis melalui penggunaan dokumen fisik jika SKP tidak tersedia atau mengalami gangguan operasional.
• Pengusaha atau PPJK dapat mengajukan permohonan perubahan PPFTZ apabila ditemukan kesalahan data PPFTZ yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran. Permohonan perubahan dapat diajukan melalui SKP untuk semua tujuan PPFTZ dengan pengecualian pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat di luar daerah pabean. Permohonan perubahan tersebut harus menyertakan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ, identitas perusahaan, elemen data yang akan diubah, dan alasan perubahan, serta dokumen pendukung. Perlu dicatat juga bahwa perubahan PPFTZ hanya dapat dilakukan jika barang belum memasuki kawasan pabean atau telah ditetapkan untuk dikeluarkan.
• Pengusaha atau PPJK juga dapat meminta pembatalan PPFTZ melalui SKP jika ditemukan kesalahan, seperti pengajuan ganda, tujuan kantor pabean yang salah, atau pembatalan pemberitahuan pengangkutan pabean. Dokumen pendukung harus disediakan dalam kasus tersebut, termasuk catatan pengangkutan dan bukti pembatalan. Kepala Kantor Pabean akan meneliti semua permohonan tersebut dan memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu tiga hari kerja. Selain itu, data PPFTZ dapat dibetulkan berdasarkan monitoring dan evaluasi, dengan ketentuan bahwa setiap kesalahan yang ditemukan merupakan hasil dari kekhilafan yang nyata tanpa kesengajaan dan dengan ketentuan bahwa pembetulan tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan karakteristik proses bisnis.
• Informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5094.

 

Lain-lain

 

67. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia

Tanggal Berlaku: 25 Februari 2025

Ringkasan:

• Penggunaan bahasa Indonesia akan diawasi berdasarkan prinsip pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, sementara itu, Peraturan ini telah menegaskan bahwa setidaknya 13 jenis dokumen resmi (cth. peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan warga negara atau badan hukum Indonesia, dll) dan delapan jenis objek lanskap (cth. nama geografi lokasi di Indonesia, nama bangunan milik Indonesia, merek dagang, lembaga, dll) sekarang akan diawasi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta gubernur dan bupati/walikota yang relevan sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.
• Pengawasan di atas akan dilaksanakan melalui empat kegiatan utama (yaitu sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi). Sementara itu, hasil pengawasan penggunaan bahasa Indonesia secara keseluruhan akan digunakan sebagai acuan dalam kaitannya dengan hal-hal berikut: 1) Penyempurnaan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia; 2) Pembuatan rekomendasi kepatuhan atas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan/atau 3) Pemberian penghargaan kepada lembaga dan/atau perseorangan yang memenuhi kriteria mutu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

 

68. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan No. 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian

Tanggal Berlaku: 7 Maret 2025

 Ringkasan:

• Peraturan ini telah mengonsolidasikan kerangka yang berlaku mengenai pengawasan keimigrasian dengan mencabut dan mengganti kerangka berikut: 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Warga Negara Asing; dan 2) Peraturan Menkumham No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
• Secara keseluruhan, Peraturan ini memuat sejumlah ketentuan terperinci yang mengatur pengawasan tertutup terhadap warga negara asing dalam situasi tertentu. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa metode yang diuraikan sebagai berikut: 1) Wawancara tanpa pewawancara mengungkapkan identitas sebenarnya; 2) Pengamatan langsung terhadap sasaran; 3) Pelacakan tertutup yang difasilitasi melalui penggunaan teknologi; 4) Pelacakan fisik terhadap subjek; dan 5) Penyusupan ke lokasi yang diduga sebagai tempat keberadaan sasaran.
• Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing harus dilaksanakan dalam beberapa tahap, meliputi: 1) Selama proses permohonan visa; 2) Pada saat masuk atau keluar dari Indonesia; 3) Pada saat memperoleh izin tinggal; dan 4) Selama warga negara asing berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

 

69. Peraturan Kepolisian Negara No. 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing

Tanggal Berlaku: 10 Maret 2025

Ringkasan:

• Secara garis besar, Peraturan ini menguraikan kewenangan Kepolisian Negara untuk terlibat dalam pengawasan fungsional terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia melalui upaya koordinasi dengan instansi terkait sebagai berikut: 1) Berperan aktif dalam tim pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2) Interoperabilitas data warga negara asing yang menginap di Indonesia.
• Selain itu, pengawasan fungsional warga negara asing yang disebutkan di atas secara garis besar terdiri dari berbagai tahapan dan proses yang meliputi: 1) Pengawasan administratif (yaitu permintaan keterangan dan data dari individu yang menyediakan tempat menginap bagi warga negara asing, serta penerbitan surat keterangan kepolisian terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan jurnalistik dan penelitian pada lokasi tertentu); dan 2) Pengawasan operasional sesuai dengan hukum yang berlaku.

 

70. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 15/KMA/SK.HK2/II/2025 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Konflik Kepentingan Dalam Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung

Tanggal Berlaku: 10 Februari 2025

Ringkasan:

• Untuk memastikan transparansi peradilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung (“MA”) No. 15/KMA/SK.HK2/II/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penyelesaian Perkara di MA (“Kep Ketua MA 15/2025”) bertujuan untuk menegakkan integritas peradilan dengan mengamanatkan agar hakim mengungkapkan hubungan dan afiliasi apa pun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini termasuk hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, serta hubungan sosial dan kepentingan finansial. Hakim wajib memperbarui pengungkapan ini melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).
• Hakim wajib mengundurkan diri dari perkara yang relevan apabila mereka memiliki konflik kepentingan, dengan demikian memastikan proses yang adil dan tidak memihak. Ketika seorang hakim mengundurkan diri, Pimpinan MA akan menunjuk hakim pengganti. Proses pengunduran diri ini berlaku untuk konflik yang timbul terkait hubungan keluarga, sosial, atau finansial, dengan demikian mencegah pengaruh yang tidak semestinya pada putusan hukum.
• Ketua Muda Mahkamah Pembinaan MA bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan kerangka baru ini dan memastikan bahwa semua hakim mematuhi pedoman baru tersebut. Selain itu, Kep Ketua MA 15/2025 ini akan ditinjau setiap tahun untuk memastikan kepatuhan. Pada akhirnya, Kep Ketua MA 15/2025 diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
• Untuk informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5082.

 

71. Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Dan Pidana Kerja Sosial

Tanggal Berlaku: 24 Februari 2025

Ringkasan:

• Dengan mempertimbangkan berbagai tujuan dan pedoman pemidanaan, pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam hal: 1) Terdakwa berumur di atas 75 tahun; 2) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; 3) Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; 4) Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban; 5) Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian besar; dll. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam pedoman ini.
• Sebelum menjatuhkan pidana jenis ini, Penuntut Umum harus memeriksa kasus-kasus dalam tahap-tahap berikut: 1) Pra-ajudikasi; 2) Ajudikasi; dan 3) Pasca-ajudikasi, yang syarat dan ketentuannya diatur lebih lanjut dalam pedoman ini.

 

72. Rancangan Undang-Undang tentang tentang Hukum Acara Pidana

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

• RUU ini berupaya memodernisasi berbagai prosedur pidana di Indonesia melalui integrasi teknologi informasi, sehingga memungkinkan pelaporan tindak pidana melalui sistem telekomunikasi dan juga memungkinkan pengakuan bukti elektronik. RUU ini juga mengenalkan regulasi forensik digital, yang harus memastikan autentikasi dan perolehan semua bukti elektronik secara sah. Dalam hal ini, jika ada bukti yang pada akhirnya dianggap tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum, maka bukti tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima di pengadilan.
• RUU tersebut secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam hal ini, terdakwa korporasi wajib diwakili oleh seorang pengurus di pengadilan dan, jika terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi pidana tambahan, termasuk penyitaan aset dan pencabutan izin usaha mereka. Korporasi juga harus membayar restitusi yang diamanatkan dalam waktu 30 hari, jika tidak, tindakan penegakan hukum, seperti pelelangan aset mereka, akan diinisiasi.
• RUU tersebut juga mengenalkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang memungkinkan perkara diselesaikan di luar sistem peradilan melalui kesepakatan yang dibuat antara pelaku, korban, dan penuntut umum. Jika kesepakatan tersebut tercapai, maka penuntutan yang relevan akan dihentikan secara resmi melalui penetapan pengadilan.
• Informasi lebih lanjut, lihat ILB No. 5093.

...