Waspada! PVML dengan Aset Lebih dari Rp. 200 Miliar Akan Diwajibkan Membentuk Komite dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan No. 44/POJK.05/2020 (“POJK 44/2020”) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (“LJKNB”), yang pada intinya mengatur pedoman yang berlaku bagi LJKNB untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha LJKNB. .[1] Perlu diketahui bahwa Tim Legal Research and Analysis Hukumonline sebelumnya telah merangkum ketentuan manajemen risiko LJKNB ini dalam Indonesian Legal Brief (“ILB”) edisi berikut: “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Diatur Kembali oleh OJK”.