Pembebasan PBB-P2 Kini Hanya Berlaku Untuk Satu Objek Pajak dan Sanksi Administratif yang Dikecualikan Kini Termasuk Bunga Pembayaran

Berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI Jakarta”) No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“Peraturan 1/2024”)[1] dan dalam upaya meringankan beban wajib pajak sehubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (“PBB-P2”), Gubernur DKI Jakarta (“Gubernur”) memutuskan untuk memberlakukan berbagai keringanan, pengurangan dan pembebasan PBB-P2 (secara bersama-sama disebut “Fasilitas Perpajakan”) untuk periode tahun 2024 melalui penerbitan Peraturan No. 16 tahun 2024 (“Peraturan 16/2024”), yang berlaku sejak 4 Juni 2024.[2]