| Issue Number : 4890

Exemptions of PBB-P2 Now Only Applies for One Tax Object and Exempted Administrative Sanctions Now Include Due Payment Interest

Following the mandate set under Regional Regulation of the Province of the Special Capital Region of Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta – “DKI Jakarta”) No. 1 of 2024 on Regional Taxes and Regional Retribution (“Regulation 1/2024”)[1] and in an effort to relieve the burden placed on taxpayers regarding Rural and Urban Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – “PBB-P2”), the Governor of DKI Jakarta (“Governor”) has decided to introduce various PBB-P2 leniencies, reductions and exemptions (collectively referred to as “Taxation Facilities”) for the 2024 period through the issuance of Regulation No. 16 of 2024 (“Regulation 16/2024”), which has been in force since 4 June 2024.[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • My Workspace
  • Regulation Roundup
  • Pusat Data Peraturan
  • Pusat Data Putusan Pengadilan Non-Precedent
  • Peraturan Konsolidasi
  • Daftar Peraturan Terbaru
  • Terjemahan Peraturan
  • Daily Update
  • Analisis Hukum (Harian, Mingguan, Bulanan)
  • Premium Stories
  • Bantuan Pencarian

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Layanan di Paket Professional
  • Legal Intelligence Update
  • Virtual Discussion - Practice Leaders*
  • Virtual Discussion - Analisis*
  • Layanan Penerjemahan*
  • Pudat Data Putusan Pengadilan Precedent
  • Gratis mengikuti Webinar Hukumonline*

HUKUMONLINE 360

Hubungi kami sekarang untuk penawaran terbaik

  • Semua Layanan di Paket Pro Plus
  • Regulatory Compliance System (Tidak Termasuk Server)*
  • Excellent Document Management (Tidak Termasuk Server)
  • Perizinan dan Pengurusan Legalitas Perusahaan*
  • In-House Training*
  • Legal Opinion dan Dokumen Review

*Terms and Conditions Apply

Following the mandate set under Regional Regulation of the Province of the Special Capital Region of Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta – “DKI Jakarta”) No. 1 of 2024 on Regional Taxes and Regional Retribution (“Regulation 1/2024”)[1] and in an effort to relieve the burden placed on taxpayers regarding Rural and Urban Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – “PBB-P2”), the Governor of DKI Jakarta (“Governor”) has decided to introduce various PBB-P2 leniencies, reductions and exemptions (collectively referred to as “Taxation Facilities”) for the 2024 period through the issuance of Regulation No. 16 of 2024 (“Regulation 16/2024”), which has been in force since 4 June 2024.[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • My Workspace
  • Regulation Roundup
  • Pusat Data Peraturan
  • Pusat Data Putusan Pengadilan Non-Precedent
  • Peraturan Konsolidasi
  • Daftar Peraturan Terbaru
  • Terjemahan Peraturan
  • Daily Update
  • Analisis Hukum (Harian, Mingguan, Bulanan)
  • Premium Stories
  • Bantuan Pencarian

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Layanan di Paket Professional
  • Legal Intelligence Update
  • Virtual Discussion - Practice Leaders*
  • Virtual Discussion - Analisis*
  • Layanan Penerjemahan*
  • Pudat Data Putusan Pengadilan Precedent
  • Gratis mengikuti Webinar Hukumonline*

HUKUMONLINE 360

Hubungi kami sekarang untuk penawaran terbaik

  • Semua Layanan di Paket Pro Plus
  • Regulatory Compliance System (Tidak Termasuk Server)*
  • Excellent Document Management (Tidak Termasuk Server)
  • Perizinan dan Pengurusan Legalitas Perusahaan*
  • In-House Training*
  • Legal Opinion dan Dokumen Review

*Terms and Conditions Apply