Sebagai bagian dari komitmen nasional Indonesia terhadap hilirisasi energi, pemerintah telah mendorong pembangunan dan pendirian fasilitas pemurnian dalam negeri (“Fasilitas Pemurnian”) dengan melarang ekspor komoditas mineral logam jenis tertentu. Semula, larangan ekspor tersebut ditetapkan mulai berlaku pada 10 Juni 2023,[1] namun kemudian diundur menjadi 1 Juni 2024 ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Mineral Logam di dalam Negeri (“PermenESDM 7/2023”).[2]
......