Pendahuluan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia telah menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, khususnya yang termasuk dalam klasifikasi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”), dari fenomena predatory pricing yang berasal dari produk impor, khususnya produk yang dijual dengan harga di bawah rata-rata nilai pasar melalui platform e-commerce.[1] Upaya perlindungan tersebut antara lain berupa penerapan tindakan lebih tegas yang bertujuan untuk mengendalikan masuknya barang impor dan revisi rezim tata kelola impor yang berlaku dibandingkan dengan yang semula diatur dalam kerangka Peraturan Menteri Perdagangan (“Menteri”) No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  No. 25 Tahun 2022 (secara bersama-sama disebut “Peraturan 20/2021”).[2]

......