| Issue Number : 853

Kaleidoskop Peraturan Tahun 2023: Jumlah dan Highlight Peraturan

Pendahuluan

Tahun 2023 terbukti menjadi tahun penerbitan berbagai peraturan-peraturan penting bagi Indonesia dan berbagai instrumen hukum telah diterbitkan selama dua belas bulan ini. Banyak Peraturan penting yang diperkenalkan tahun ini yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan instrumen hukum yang telah ada, sementara peraturan lainnya yang baru diperkenalkan memiliki tujuan mewujudkan ekosistem yang lebih baik di berbagai sektor. Hukumonline mencatat sebanyak 2.371 instrumen hukum yang diterbitkan sepanjang tahun 2023, yang sangat bervariasi dari jenis dan sektornya.

Di antara 2.371 kerangka tersebut adalah Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”), yang dipandang sebagai salah satu peraturan terpenting karena dampaknya terhadap kebijakan dan praktik sektor keuangan secara keseluruhan. Hal penting lainnya adalah disahkannya RUU yang sangat dinantikan tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 (secara bersama-sama disebut “UU ITE”) yang diterbitkan pada akhir tahun peraturan 2023 ini.

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Pendahuluan

Tahun 2023 terbukti menjadi tahun penerbitan berbagai peraturan-peraturan penting bagi Indonesia dan berbagai instrumen hukum telah diterbitkan selama dua belas bulan ini. Banyak Peraturan penting yang diperkenalkan tahun ini yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan instrumen hukum yang telah ada, sementara peraturan lainnya yang baru diperkenalkan memiliki tujuan mewujudkan ekosistem yang lebih baik di berbagai sektor. Hukumonline mencatat sebanyak 2.371 instrumen hukum yang diterbitkan sepanjang tahun 2023, yang sangat bervariasi dari jenis dan sektornya.

Di antara 2.371 kerangka tersebut adalah Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”), yang dipandang sebagai salah satu peraturan terpenting karena dampaknya terhadap kebijakan dan praktik sektor keuangan secara keseluruhan. Hal penting lainnya adalah disahkannya RUU yang sangat dinantikan tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 (secara bersama-sama disebut “UU ITE”) yang diterbitkan pada akhir tahun peraturan 2023 ini.

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent