BI Tetapkan Ketentuan Lebih Lanjut Tentang Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Ketentuan mengenai pedoman pembawaan uang kertas asing (“UKA”) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia telah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (“BI”) No. 20/12/PADG/2018 (“Peraturan 12/2018”).[1] Akan tetapi, Anggota Dewan Gubernur BI baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 24/15/PADG/2022 (“Peraturan 15/2022”), yang juga mengatur pelaporan pembawaan UKA. Peraturan 15/2022 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan yang semula diatur dalam Peraturan BI No. 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan UKA ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 20/2/PBI/2018 (secara kolektif disebut “PBI 7/2017”). Oleh karena itu, ketentuan yang diatur dalam Peraturan 12/2018 mengenai pelaporan tersebut kini dicabut dan diganti (sesuai data triwulan IV tahun 2022).[2]