Kamis, Oktober 18, 2018 | Issue Number : 3469

Legal Framework for the Organization of the Electronic Government System

As a legal basis for the organization of the electronic government system (“e-Gov”) and the provision of effective, transparent, accountable good governance and high-quality public services,[1] the government has issued Regulation of the President No. 95 of 2018 on the Electronic Government System (“Regulation 95/2018”).

In essence, Regulation 95/2018 comprises a comprehensive set of guidelines for central and local governments, as well as for governmental institutions as regards the organization of e-Gov and specifically addresses the following matters:

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

Semua Fitur Paket Professional
Layanan Penerjemahan Peraturan
Precedent Hukumonline
Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

Semua Fitur Paket Standard
Terjemahan Peraturan
Peraturan Konsolidasi
Premium Stories
Monthly Law Review (MLR)
Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

Indonesian Legal Brief (ILB)
Daily Updates
Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan