Kerangka Hukum Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (“SPBE”) serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan serta pelayanan publik yang berkualitas,[1] pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Peraturan 95/2018”).

 

Pada intinya, Peraturan 95/2018 memuat rangkaian panduan komprehensif bagi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah sehubungan dengan Penyelenggaraan SPBE yang secara khusus membahas hal-hal berikut: