Pemerintah mengungkapkan jika perjuangan menghadapi kebijakan EU Deforestation Free Regulation (EUDR) mengalami sejumlah tantangan. Hal tersebut menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terjadi lantaran pihak Uni Eropa (EU) masih belum bisa menerima langkah yang sudah Indonesia lakukan seperti halnya pemetaan lahan kebun dan lahan hutan hingga kebijakan sertifikasi keberlanjutan untuk produk hasil kelapa sawit.
Menurut Airlangga, keberadaan sertifikasi kelapa sawit keberlanjutan atau Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (“Perpres 44/2020”) merupakan sebuah langkah pasti dalam menciptakan iklim sawit yang mengedepankan sustainability.
