Berlangganan Pro

Terbaru

Menkeu Jelaskan Poin Penting Permendag 8/2024 Soal Kebijakan dan Pengaturan Impor

Menkeu Jelaskan Poin Penting Permendag 8/2024 Soal Kebijakan dan Pengaturan Impor

Reformasi TNI Dinilai Berjalan Mundur di Rezim Jokowi

Reformasi TNI Dinilai Berjalan Mundur di Rezim Jokowi

Kuatnya Indikasi Kembalinya Dwi Fungsi ABRI Melalui Revisi UU TNI, Begini Alasannya

Kuatnya Indikasi Kembalinya Dwi Fungsi ABRI Melalui Revisi UU TNI, Begini Alasannya

Pemerintah Segera Terbitkan PP Soal Indikasi Geografis

Sudah menjadi kenyataan bahwa beberapa sumber daya yang berindikasi geografis Indonesia telah dieksploitasi oleh pihak asing. Oleh sebab itu pemerintah akan segera menerbitkan PP sebagai bentuk perlindungan yang rinci terhadap kekayaan indikasi geografis Indonesia.

Dikecam, Masuknya Nama Dua Mantan Pejabat Depkeh di Pansel KKR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui Keppres No. 7 Tahun 2005. Ada usulan agar Keppres ini ditinjau ulang. Mengapa?

Tim Penyidik Periksa Mantan Dirut Garuda

KPI Tolak Tiga PP Penyiaran Baru

Isi ketiga Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang.

Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung Dilantik

Psikotest Kandidat Komisi Kejaksaan

Perdebatan Sengit Warnai Sidang Keberatan Putusan KPPU

Perdebatan seputar penundaan sidang dan penyatuan perkara keberatan. Sikap Mahkamah Agung akan menentukan proses persidangan.

Beberapa Jenis HKI Belum Dilindungi Undang-Undang

Kekayaan seni, budaya, dan sumber alam tradisional Indonesia ternyata belum dilindungi oleh peraturan yang jelas. Bisa-bisa dalam beberapa waktu ke depan, rakyat Indonesia harus membayar untuk menikmati seni budayanya sendiri.

Bila Pejabat Dilarang Libatkan Tunangannya Dalam Proyek Pemerintah

Bukan cerita baru lagi jika proyek instansi pemerintah sarat dengan nuansa nepotisme. Sudah kerap kita dengar si A atau si B dengan mulus mendapatkan proyek dari departemen C lantaran mereka punya hubungan kekerabatan dengan pejabat berpengaruh di departemen bersangkutan.

Meski Putusan Ditunda, Persidangan Puteh Belum Lewati Batas Waktu

Penundaan ini belum melewati batas waktu 90 hari yang ditentukan dalam UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com