Berlangganan Pro

Terbaru

Presiden ICCA Ajak Seluruh Anggota Lakukan Pemutakhiran Data Keanggotaan

Presiden ICCA Ajak Seluruh Anggota Lakukan Pemutakhiran Data Keanggotaan

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Sejarah dan Pengertian Hukum Publik dan Hukum Privat

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

Rakernas APHTN-HAN 2024 Dibuka, Rumuskan Usulan Penataan Kabinet Pemerintahan Baru

TPDI Minta KPK Selidiki Sejumlah Pengurus PDIP

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengusutan lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pemilihan Gubernur Bali.

Lembaga Penegak Hukum Semakin Tanggap Terhadap Kasus KDRT

Komnas menilai lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan semakin tanggap terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Faktanya, masih ada PN yang belum mengetahui lahirnya UU Penghapusan KDRT.

Permohonan Pailit terhadap Total Ditolak

Selain syarat dua kreditor tidak dipenuhi, majelis hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Koalisi LSM akan Advokasi Kasus Munir di Sidang Komisi HAM PBB

KPK dan Kejaksaan Berpotensi Rebutan Perkara Tanker VLCC Pertamina

‘Kita nggak usah main rebut-rebutan. Kalau Kejaksaan Agung punya data lebih banyak, kami serahkan kepada mereka. Saya tinggal telepon Pak Abdul Rahman Saleh'.

DPR Akan Minta Penjelasan MA Soal Perkara Ba'asyir

Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan keamanan akan mengadakan rapat konsultasi dengan pihak Mahkamah Agung (MA). Salah satu agenda utama pertemuan itu adalah penjelasan dari MA mengenai vonis terakhir terhadap Abu Bakar Ba'asyir.

Abdul Rahman Saleh Lakukan Perombakan Pejabat Kejaksaan

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melakukan tour of duty pejabat-pejabat level atas Kejaksaan. Kajati Bengkulu, Rusdi Taher, yang pernah diteror dengan cara membakar rumah dinasnya, ditarik ke Jakarta. Tetapi masih ada sejumlah kursi eselon I yang masih lowong.

Pertegas Sikap Soal Ambalat, Anggota Komisi I Demo Kedubes Malaysia

Komisi I sudah bertekad bulat menyatakan bahwa perairan Ambalat yang diklaim oleh Malaysia adalah milik Indonesia. Untuk mempertegas hal itu, beberapa anggota Komisi I bergabung bersama pendemo di Kedutaan Besar Malaysia.

Ombudsman Pangkal Pinang Terbentuk

KPK Hadapi Politisasi dan Pembentukan Opini Publik Kasus Korupsi

Untuk bisa menjerat semua jenis koruptor, KPK harus meningkatkan kualitas dan profesionalisme staf. KPK juga harus siap menghadapi terjadi politisasi kasus dan pembentukan opini publik atas kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com