“Sehingga, semua frasa yang ada UU No.26 Tahun 2007 terkait investasi yang menjadi kewenangan daerah itu ditarik,” ujar senator asal Kalimantan Tengah itu.
Senator asal Sumatera Barat, Alirman Sori menilai sejak terbitnya UU 26/2007 hingga munculnya UU 11/2020 yang menggunakan pendekatan omnibus law, isu penataan ruang sudah mati suri. Menurutnya, sejak tahun 2007, nyaris tidak ada peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No.26/2007 yang diterbitkan.
Padahal dalam UU tersebut telah mengamanatkan pembentukan aturan turunan setingkat PP. Baginya, kekosongan hukum tersebut berpotensi memunculkan berbagai permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan begitu, UU 26/2007 dipandang belum memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan belum dirasakan kemanfaatannya.
Abraham Liyanto pun angkat bicara. Senator asal Nusa Tenggara Timur ini mengaku heran dengan masih adanya tumpang tindih pembangunan di daerah. Padahal, sudah terdapat sejumlah UU yang mengatur penataan ruang sejak 2007. Dia menginventarisir dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, hanya 10% yang memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sementara perwakilan dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Mujiyo berpandangan fakta di lapangan banyak aturan setingkat UU maupun aturan turunannya yang tumpang tindih, khususnya regulasi tentang tata ruang wilayah Indonesia.
Dia berpendapat isu tata ruang amat krusial. Antara lain soal pemenuhan kebutuhan pangan di masa depan. Apalagi saat ini, banyak lahan pangan yang beralih fungsi dikarenakan adanya pembangunan maupun proyek strategis nasional. Dia pun mempertanyakan soal bisa tidaknya mempertahankan lahan 7,1 hektar untuk kebutuhan pada 2045.
“Apakah peraturan tata ruang ini bisa mengawali, menyelamatkan, dan mempertahankan lahan sawah. Bahkan analisis BPN tahun 2014 menunjukkan seluruh dokumen RTRW di seluruh daerah tahun 2014 justru merencanakan alih fungsi lahan sawah,” katanya.