Namun, di Indonesia, Ketua MK Mahfud MD justru dinilai terlalu banyak berbicara. Yakni, sering mengomentari isu-isu yang sebenarnya di luar kewenangan MK. Apa komentar Anda mengenai hal ini?
Saya memberikan gambaran bahwa memang lebih mudah memberikan komentar kepada teman atau kolega kita. Saya telah menjabat selama 12 tahun sebagai hakim konstitusi di Jerman, dan biasanya kami –para hakim- sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat. Dalam karier saya sebagai hakim selama 12 tahun, saya hanya sekali muncul di Koran.
Posisi MK seharusnya netral. Memang tak bisa dipungkiri di MK ada sisi politiknya sendiri. Namun, pada umumnya, hakim MK tak boleh terlalu vokal.
Apakah ada kaitannya karena latar belakang Mahfud –dan hakim lain yang vokal- berasal dari partai politik. Apa perlu dibatasi bahwa hakim konstitusi tak boleh berlatar belakang partai politik?
Sebagai perbandingan, di Jerman, hakim konstitusi setengahnya berasal dari parlemen, sedangkan sisanya berasal dari perwakilan negara-negara bagian. Itu tidak ada masalah. Tetapi memang beberapa hakim lebih vokal, dan beberapa lainnya lebih sering diam.
Bagaimana pendapat Anda dengan wacana memperkuat MK dengan memberikan kewenangan constitutional complaint?
Pada umumnya, saya setuju dengan kewenangan constitutional complaint ini. Kewenangan constitutional complaint merupakan kewenangan setiap MK yang ada di dunia.