Baginya, KAI menjadi organisasi advokat yang paling siap dengan instrumen berbasis data bagi advokat. Sepertihalnya data alamat kantor hukum, lawyer, jumlah lawyer laki dan perempuan. Kemudian spesialisasi advokat pada kantor hukum yang tercatat sebagai anggota KAI. Seperti jumlah advokat pada kekhususan bidang pasar modal, kekayaan hak intelektual, kurator hingga banyaknya advokat di bidang pajak.
“Kita sudah siap, kita berharap ada singkronisasi dengan lembaga penegak hukum,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum Fachrizal Afandi mengatakan pembentukan Dewan Advokat Nasional untuk standarisasi profesi advokat dan penegakan etik menjadi rekomendasi Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam).
Menurutnya salah satu agenda prioritas yang diusulkan juga didasarkan penelitian yang dilakukan PERSADA UB. Dalam hal rekomendasi pembentukan Dewan Advokat Nasional misalnya, Fachrizal menyebut Ѕtudі Кеlеmbаgааn Оrgаnіѕаѕі Аdνоkаt dі Indоnеѕіа yang dilaksanakan awal tahun 2023 kerja sama PERSADA UB dan ICJR menjadi dasar rekomendasi di tim ini.