Adapun mekanisme yang lazim digunakan untuk merelokasi risiko di antaranya adalah melalui penggunaan pranata atau pertanggungan sebagai pihak yang akan memberikan jaminan atau tanggungan jika risiko-risiko tersebut benar-benar terjadi pada implementasi LVC.
Memang konsep LVC belum begitu familiar bagi kita, namun dengan penerapan LVC ini dapat berpotensi untuk menangkap peluang dari proyek infrastruktur pemerintah di suatu wilayah. Selama ini kita sudah mengenal konsep KPBU, namun pada tahapan pelaksanaannya hal tersebut memakan waktu yang cukup lama.
Alhasil maka diperlukan pendanaan lain, yakni melalui skema LVC. LVC tidak hanya menggali peluang komersial dari aspek perpajakan maupun retribusi, tetapi lebih dari itu LVC dapat memunculkan aspek-aspek perekonomian yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Untuk itu pemerintah perlu untuk mempertimbangkan regulasi apa yang paling sesuai dan nyaman untuk semua pihak dan jangan sampai menimbulkan sengketa dikemudian harinya.
*)M. Indra Kusumayudha, Advokat/Konsultan Hukum di Jakarta, Member Young Arbitration Group, Energy Disputes Arbitration Center (EDAC), Member Young ICCA, International Council for Commercial Arbitration (ICCA), Member of the Young International Arbitration Group (YIAG), London Court of International Arbitration (LCIA) & Member YSIAC, Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |