Transisi Core Tax System Berlanjut: Pemerintah Berikan Pembebasan Sanksi Selama Satu Bulan atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen”) telah menerbitkan Keputusan No. KEP-71/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan (“SPT”) Tahunan Pajak Penghasilan (“PPh”) Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 (“Keputusan 71/2026”).  

Pada intinya, Keputusan 71/2026 memberikan pembebasan sanksi administratif selama satu bulan kepada wajib pajak badan atas keterlambatan penyampaian dan pembayaran SPT Tahunan 2025 sebagai upaya untuk mempermudah transisi menuju penerapan Core Tax Administration System (“CTAS”) yang baru bagi wajib pajak badan.[1] Keputusan 71/2026 juga menegaskan bahwa keterlambatan penyampaian SPT Tahunan 2025 tersebut tidak akan menggugurkan penetapan wajib pajak badan sebagai “wajib pajak kriteria tertentu” serta memerintahkan pembatalan secara otomatis atas setiap Surat Tagihan Pajak (“STP”) yang diterbitkan untuk keterlambatan tersebut.[2]