Badan dan Pemberi Kerja Asing Wajib Menjalani Verifikasi serta Berpotensi Masuk Daftar Hitam Jika Melanggar Ketentuan

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 4 tahun 2026 tentang Perjanjian Kerja Sama Penempatan, Perjanjian Keagenan, Persyaratan Mitra Usaha dan Verifikasi Mitra Usaha, Pemberi Kerja atau Prinsipal, serta Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia (“Peraturan 4/2026”). Kerangka ini menetapkan ketentuan persetujuan, verifikasi, dan pemantauan yang ketat untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (“PMI”) di luar negeri, termasuk awak kapal niaga dan kapal penangkap ikan.