Mempercepat Transisi Energi Indonesia: Atribut Lingkungan dan Denda Administratif akan Diperkenalkan bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Dalam upaya mempercepat transisi energi di sektor ketenagalistrikan dan mendorong pengembangan pembangkit yang memanfaatkan sumber energi terbarukan, serta untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik selaras dengan ketentuan yang berlaku saat ini, Pemerintah tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“Rancangan Peraturan”).[1] Apabila diberlakukan, Rancangan Peraturan ini akan mencabut dan menggantikan dua kerangka berikut:[2]