| Issue Number : 4907

It's Time! Business Entities May Now Initiate Management of State-owned and/or BUMN-owned Assets

In 2020, the government issued Regulation of the President No. 32 of 2020 on Infrastructure Financing Through Limited Management Rights (“Regulation 32/2020”). As its title suggests, Regulation 32/2020 primarily established various prerequisites that specifically relate to the optimization of state-owned assets (Barang Milik Negara – “BMN”) of relevant governmental ministries or agencies (Kementerian atau Lembaga – “K/L”) and/or the assets of state-owned enterprises (Badan Usaha Milik Negara – “BUMN”) through limited management rights (“Asset Management”).[1] It should be noted that Regulation 32/2020 was previously analyzed in the following edition of Indonesian Legal Brief (“ILB”): “Govt. Regulates Management of State Infrastructure by Business Entities”.

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • My Workspace
  • Regulation Roundup
  • Pusat Data Peraturan
  • Pusat Data Putusan Pengadilan Non-Precedent
  • Peraturan Konsolidasi
  • Daftar Peraturan Terbaru
  • Terjemahan Peraturan
  • Daily Update
  • Analisis Hukum (Harian, Mingguan, Bulanan)
  • Premium Stories
  • Bantuan Pencarian

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Layanan di Paket Professional
  • Legal Intelligence Update
  • Virtual Discussion - Practice Leaders*
  • Virtual Discussion - Analisis*
  • Layanan Penerjemahan*
  • Pudat Data Putusan Pengadilan Precedent
  • Gratis mengikuti Webinar Hukumonline*

HUKUMONLINE 360

Hubungi kami sekarang untuk penawaran terbaik

  • Semua Layanan di Paket Pro Plus
  • Regulatory Compliance System (Tidak Termasuk Server)*
  • Excellent Document Management (Tidak Termasuk Server)
  • Perizinan dan Pengurusan Legalitas Perusahaan*
  • In-House Training*
  • Legal Opinion dan Dokumen Review

*Terms and Conditions Apply

In 2020, the government issued Regulation of the President No. 32 of 2020 on Infrastructure Financing Through Limited Management Rights (“Regulation 32/2020”). As its title suggests, Regulation 32/2020 primarily established various prerequisites that specifically relate to the optimization of state-owned assets (Barang Milik Negara – “BMN”) of relevant governmental ministries or agencies (Kementerian atau Lembaga – “K/L”) and/or the assets of state-owned enterprises (Badan Usaha Milik Negara – “BUMN”) through limited management rights (“Asset Management”).[1] It should be noted that Regulation 32/2020 was previously analyzed in the following edition of Indonesian Legal Brief (“ILB”): “Govt. Regulates Management of State Infrastructure by Business Entities”.

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • My Workspace
  • Regulation Roundup
  • Pusat Data Peraturan
  • Pusat Data Putusan Pengadilan Non-Precedent
  • Peraturan Konsolidasi
  • Daftar Peraturan Terbaru
  • Terjemahan Peraturan
  • Daily Update
  • Analisis Hukum (Harian, Mingguan, Bulanan)
  • Premium Stories
  • Bantuan Pencarian

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Layanan di Paket Professional
  • Legal Intelligence Update
  • Virtual Discussion - Practice Leaders*
  • Virtual Discussion - Analisis*
  • Layanan Penerjemahan*
  • Pudat Data Putusan Pengadilan Precedent
  • Gratis mengikuti Webinar Hukumonline*

HUKUMONLINE 360

Hubungi kami sekarang untuk penawaran terbaik

  • Semua Layanan di Paket Pro Plus
  • Regulatory Compliance System (Tidak Termasuk Server)*
  • Excellent Document Management (Tidak Termasuk Server)
  • Perizinan dan Pengurusan Legalitas Perusahaan*
  • In-House Training*
  • Legal Opinion dan Dokumen Review

*Terms and Conditions Apply