Pendahuluan

Selama krisis keuangan tahun 1998, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (“UU 8/1999”) merupakan salah satu dari empat Undang-Undang penting yang harus disahkan oleh Indonesia untuk dapat menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional. Karena mendesaknya keadaan pada saat itu, kerangka tersebut dirancang dan disahkan menjadi undang-undang hanya dalam waktu enam bulan. Namun, karena prosesnya yang terburu-buru, terdapat beberapa kelemahan dalam UU ini dan selama lebih dari dua dekade sejak diundangkan, UU 8/1999 telah mengalami banyak masalah pemberlakuan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk masalah bahasa, kelemahan struktural, kewajiban bisnis, mekanisme sengketa konsumen dan peran lembaga.[1]