| Issue Number : 4867

Semua Pihak yang Diawasi oleh BI Kini Wajib Menerapkan Tata Kelola dan Upaya Keamanan Siber

Mengingat peningkatan pemanfaatan teknologi informasi menimbulkan risiko yang semakin besar terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, Bank Indonesia (“BI”) memutuskan untuk memperkenalkan kerangka baru yang mengatur berbagai ketentuan mengenai penerapan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (“KKS”).[1] Kerangka Peraturan No. 2 tahun 2024 (“PBI 2/2024”) harus dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu yang diatur dan diawasi oleh BI dan dikategorikan mempunyai potensi risiko siber yang bersifat sistemik atau non-sistemik terhadap sistem keuangan (“Penyelenggara”)[2] dan telah berlaku sejak 22 April 2024.[3]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Mengingat peningkatan pemanfaatan teknologi informasi menimbulkan risiko yang semakin besar terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, Bank Indonesia (“BI”) memutuskan untuk memperkenalkan kerangka baru yang mengatur berbagai ketentuan mengenai penerapan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (“KKS”).[1] Kerangka Peraturan No. 2 tahun 2024 (“PBI 2/2024”) harus dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu yang diatur dan diawasi oleh BI dan dikategorikan mempunyai potensi risiko siber yang bersifat sistemik atau non-sistemik terhadap sistem keuangan (“Penyelenggara”)[2] dan telah berlaku sejak 22 April 2024.[3]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent