| Issue Number : 4854

OJK Prepares to Redefine Scope of Mandatory BPR and BPRS Reports

The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) is currently preparing a Draft Regulation (“Draft Regulation”) on Reporting by Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat – “BPR”) and Sharia Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat Syariah – “BPRS”) through the Financial Services Authority Reporting System (“Reporting System”). If the Draft Regulation ultimately comes into force, then it will repeal and replace Regulation of the OJK No. 13/POJK.03/2019, which bears the same title as the Draft Regulation (“Regulation 13/2019”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) is currently preparing a Draft Regulation (“Draft Regulation”) on Reporting by Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat – “BPR”) and Sharia Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat Syariah – “BPRS”) through the Financial Services Authority Reporting System (“Reporting System”). If the Draft Regulation ultimately comes into force, then it will repeal and replace Regulation of the OJK No. 13/POJK.03/2019, which bears the same title as the Draft Regulation (“Regulation 13/2019”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent