| Issue Number : 4853

Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 Kini Meliputi Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Jasa Logistik

Pada tahun 2017, pemerintah menerbtikan Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 (“Perpres 50/2017”) tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (“Stranas 2017”), yang menjadi acuan untuk penetapan sasaran, kebijakan, strategi, dan sektor prioritas perlindungan konsumen, sejalan dengan judulnya. Stranas 2017 berlaku untuk periode 2017 – 2019.[1]

Namun, berdasarkan mandat Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (“Perpres 18/2020”), pemerintah menetapkan strategi nasional perlindungan konsumen yang baru (“Stranas 2024”) dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 49 tahun 2024, yang memiliki judul yang sama dengan Perpres 50/2017 (“Perpres 49/2024”) dan berlaku sejak 3 April 2024.[2] Selain memuat mandat baru, Stranas 2024 juga mencerminkan berbagai indikator pelaksanaan Stranas 2017 yang belum terpenuhi, yaitu:[3]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Pada tahun 2017, pemerintah menerbtikan Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 (“Perpres 50/2017”) tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (“Stranas 2017”), yang menjadi acuan untuk penetapan sasaran, kebijakan, strategi, dan sektor prioritas perlindungan konsumen, sejalan dengan judulnya. Stranas 2017 berlaku untuk periode 2017 – 2019.[1]

Namun, berdasarkan mandat Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (“Perpres 18/2020”), pemerintah menetapkan strategi nasional perlindungan konsumen yang baru (“Stranas 2024”) dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 49 tahun 2024, yang memiliki judul yang sama dengan Perpres 50/2017 (“Perpres 49/2024”) dan berlaku sejak 3 April 2024.[2] Selain memuat mandat baru, Stranas 2024 juga mencerminkan berbagai indikator pelaksanaan Stranas 2017 yang belum terpenuhi, yaitu:[3]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent