Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, ekosistem digital Indonesia, yang beroperasi di seluruh sektor perekonomian nasional, terbukti rentan terhadap insiden siber. Dalam hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (“BSSN”) menegaskan bahwa Indonesia mengalami 976,429,996 serangan siber dan 1,65 miliar anomali trafik keamanan siber pada periode 2021 - 2022.[1] Dari berbagai inisiatif awal pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi tantangan ini, BSSN sebelumnya menerbitkan Peraturan No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (“PerBSSN 8/2020”), yang secara umum mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) mengenai pemeliharaan keamanan informasi elektronik melalui implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (“SMKI”). Perlu dicatat bahwa berbagai mandat PSE terkait SMKI dibahas secara mendalam dalam Indonesian Law Digest (“ILD”) edisi berikut: “Sistem Manajemen Keamanan Informasi: Standar PSE dalam Pencegahan dan Penanggulangan Insiden Siber dengan Memenuhi ISO/IEC 27001”.