| Issue Number : 866

A sampai Z Bantuan Teknis Hukum Dalam Perkara Perdata Lintas Negara di Indonesia: Pengajuan dan Penanganan Permintaan

Pendahuluan

Kementerian Luar Negeri (“Kementerian”) dan Mahkamah Agung (“MA”) telah secara resmi menandatangani total lima perjanjian kerja sama yang mengatur berbagai hal teknis dan operasional terkait surat rogatori.

Kelima perjanjian kerja sama ini diterbitkan dalam upaya memenuhi mandat yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian dan MA. No. PRJ/HK/00001/04/2023/22 – 02/KMA/NK/IV/2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara (“Nota Kesepahaman 2023”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pendahuluan

Kementerian Luar Negeri (“Kementerian”) dan Mahkamah Agung (“MA”) telah secara resmi menandatangani total lima perjanjian kerja sama yang mengatur berbagai hal teknis dan operasional terkait surat rogatori.

Kelima perjanjian kerja sama ini diterbitkan dalam upaya memenuhi mandat yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian dan MA. No. PRJ/HK/00001/04/2023/22 – 02/KMA/NK/IV/2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara (“Nota Kesepahaman 2023”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info