| Issue Number : 4845

LKPP Kenalkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan

Peraturan President No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 (secara kolektif disebut “Perpres 16/2018”),[1] mengamanatkan kebijakan yang secara khusus membahas pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan dan yang bertujuan untuk memaksimalkan value for money sekaligus mengurangi dampak negatif selama produksi, penggunaan, dan pasca penggunaan barang/jasa tersebut (“Pengadaan Berkelanjutan”)[2] harus ditetapkan.[3]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Peraturan President No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 (secara kolektif disebut “Perpres 16/2018”),[1] mengamanatkan kebijakan yang secara khusus membahas pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan dan yang bertujuan untuk memaksimalkan value for money sekaligus mengurangi dampak negatif selama produksi, penggunaan, dan pasca penggunaan barang/jasa tersebut (“Pengadaan Berkelanjutan”)[2] harus ditetapkan.[3]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent