| Issue Number : 4841

RUU Daerah Khusus Jakarta versi 2024: Poin Perubahan Penting

Diantara berbagai mandat yang diperkenalkan dengan latar belakang pemindahan ibu kota negara Indonesia (“IKN”) dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (“DKI Jakarta”) ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2023 (secara bersama-sama disebut sebagai “UU 3/2022”), merupakan mandat untuk mengubah dan pada akhirnya mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (“UU 29/2007”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Diantara berbagai mandat yang diperkenalkan dengan latar belakang pemindahan ibu kota negara Indonesia (“IKN”) dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (“DKI Jakarta”) ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2023 (secara bersama-sama disebut sebagai “UU 3/2022”), merupakan mandat untuk mengubah dan pada akhirnya mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (“UU 29/2007”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent