| Issue Number : 4840

Shareholders in Public Companies Now Required to Report Share-Pledging Activities

In 2017, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) introduced Regulation No. 11/POJK.04/2017 on Companies (“Regulation 11/2017”) which, at its core, mandated that members of the boards of directors (“BoD”) or boards of commissioners (“BoC”) of public companies report all share ownership in their respective companies (including both direct and indirect ownership), as well as any subsequent changes that were made to the ownership of said shares (collectively referred to as “Ownership Reports”) to the OJK.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

In 2017, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) introduced Regulation No. 11/POJK.04/2017 on Companies (“Regulation 11/2017”) which, at its core, mandated that members of the boards of directors (“BoD”) or boards of commissioners (“BoC”) of public companies report all share ownership in their respective companies (including both direct and indirect ownership), as well as any subsequent changes that were made to the ownership of said shares (collectively referred to as “Ownership Reports”) to the OJK.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent