| Issue Number : 4828

Pemegang IUPTLU Kini Wajib Menyusun Kuota Pengembangan Sistem PLTS Atap untuk Setiap Sistem Tenaga Listrik

Pada tahun 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) menerbitkan Peraturan No. 26 tahun 2021 (“Peraturan 26/2021”) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (“PLTS Atap”) Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (“IUPTLU”). Sesuai dengan judulnya, Peraturan 26/2021 menguraikan berbagai persyaratan pemasangan dan penggunaan PLTS Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang IUPTLU (“Jaringan”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Pada tahun 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) menerbitkan Peraturan No. 26 tahun 2021 (“Peraturan 26/2021”) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (“PLTS Atap”) Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (“IUPTLU”). Sesuai dengan judulnya, Peraturan 26/2021 menguraikan berbagai persyaratan pemasangan dan penggunaan PLTS Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang IUPTLU (“Jaringan”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent