Kerangka Hukum Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Dikonsolidasi: Pajak dan Retribusi Daerah Terbaru Diberlakukan Secara Bertahap Hingga 2025

Setelah penerbitan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU 1/2022”),  Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (“Perda”) No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“Perda 1/2024”), yang telah berlaku sejak 5 Januari 2024.[1] Sesuai dengan judulnya, Perda 1/2024 ini mengkonsolidasikan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku di DKI Jakarta (secara bersama-sama disebut “Pungutan Daerah”). Berbagai peraturan daerah dalam satu Perda baru ini menjadi dasar pemungutan Pungutan Daerah. Konsolidasi ini diamanatkan dalam kerangka UU 1/2022.^[2]