| Issue Number : 4800

Guidelines for the Granting of Incentives for Imports of Four-Wheeled BEV Introduced: Incentive Application Deadline of 1 March 2025 Set

Among the various aspects that were originally outlined under Regulation of the President No. 55 of 2019 on the Acceleration of the Battery-Powered, Electric Motor Vehicles for Road Transportation Program, as amended by Regulation of the President No. 79 of 2023 (collectively referred to as “Regulation 55/2019”),[1] it was mandated that importers of four-wheeled, battery-powered electric vehicles (“BEV”) would be able to enjoy incentives that take the form of subsidized import duties and luxury-goods sales tax (Pajak Penjualan atas Barang Mewah – “PPnBM”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Among the various aspects that were originally outlined under Regulation of the President No. 55 of 2019 on the Acceleration of the Battery-Powered, Electric Motor Vehicles for Road Transportation Program, as amended by Regulation of the President No. 79 of 2023 (collectively referred to as “Regulation 55/2019”),[1] it was mandated that importers of four-wheeled, battery-powered electric vehicles (“BEV”) would be able to enjoy incentives that take the form of subsidized import duties and luxury-goods sales tax (Pajak Penjualan atas Barang Mewah – “PPnBM”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent