Kerangka Layanan Digital Bank Umum Terbaru Akhirnya Dikenalkan: Verifikasi Dua Faktor Autentikasi Kini Wajib Diterapkan

Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenalkan berbagai prasyarat dan mandat mengenai layanan digital, yang disediakan oleh bank umum (“Bank”) melalui penerbitan Peraturan No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (“Peraturan 12/2018”).[1] Namun seiring dengan semakin berkembangnya layanan Bank berbasis digital (“Layanan Digital”) sejalan dengan teknologi informasi (“TI”), kini OJK memutuskan untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Layanan Digital tersebut melalui penerbitan Peraturan No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum (“Peraturan 21/2023”) yang berlaku sejak 22 Desember 2023.[2]