Mekanisme Pengakuan AEO Terbaru Diperkenalkan: Operator Ekonomi yang Berhak dan Tanggung Jawab yang Dimandatkan Diperluas

Pada tahun 2014, Menteri Keuangan (“Menteri”) menetapkan berbagai persyaratan, ketentuan dan mandat yang harus dipenuhi agar operator ekonomi (yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan barang melalui rantai pasokan internasional)[1] (“Operator”) diakui secara resmi sebagai Authorized Economic Operator (“AEO”) melalui penerbitan Peraturan No. 227 tahun 2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) (“Peraturan 227/2014”). Perlu diketahui bahwa Tim Riset dan Analisis Hukum Hukumonline sebelumnya telah merangkum aspek-aspek Peraturan 227/2014 di atas dalam edisi Indonesian Legal Brief (“ILB”) berikut ini: “Ketentuan Operator Ekonomi Bersertifikat Diatur Kembali”.