| Issue Number : 4779

Menteri Perdagangan Terbitkan Kebijakan dan Pengaturan Impor Terbaru

Pada tahun 2021, Menteri Perdagangan (“Menteri”) mengintegrasikan kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku untuk berbagai komoditas[RS1]  dalam Peraturan Menteri. No. 20 Tahun 2021  dan Perubahannya (secara bersama-sama disebut “Peraturan 20/2021”).[1] Kini, Menteri memutuskan untuk merevisi sejumlah ketentuan yang semula diatur dalam Peraturan 20/2021 melalui penerbitan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2023 yang baru tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (“Peraturan 36/2023”), yang dirancang untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor.[2] Selain pencabutan dan penggantian Peraturan 20/2021, Peraturan 36/2023[RS2]  juga berdampak pada beberapa peraturan lain, khususnya:[3]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Pada tahun 2021, Menteri Perdagangan (“Menteri”) mengintegrasikan kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku untuk berbagai komoditas[RS1]  dalam Peraturan Menteri. No. 20 Tahun 2021  dan Perubahannya (secara bersama-sama disebut “Peraturan 20/2021”).[1] Kini, Menteri memutuskan untuk merevisi sejumlah ketentuan yang semula diatur dalam Peraturan 20/2021 melalui penerbitan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2023 yang baru tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (“Peraturan 36/2023”), yang dirancang untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor.[2] Selain pencabutan dan penggantian Peraturan 20/2021, Peraturan 36/2023[RS2]  juga berdampak pada beberapa peraturan lain, khususnya:[3]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent