Prosedur Pengehentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Dikenalkan: Tersangka Dapat Mengajukan Permohonan Penghentian dengan Membayar Empat Kali Nilai Cukai Awal

Pada 1996, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (“Peraturan 55/1996”) yang sesuai dengan judulnya, mengatur mekanisme yang berlaku untuk penyidikan tindak pidana yang terjadi di bidang cukai (“Penyidikan”).

Namun, setelah dikenalkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah berbagai aspek Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (secara bersama-sama disebut “UU 11/1995”), pemerintah kini memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara (“Peraturan 54/2023”) yang berlaku sejak 22 November 2023.[1]