Tata Cara Penggunaan AP/KAP oleh Pihak Jasa Keuangan Diperbarui: Lingkup Audit Spesifik Kini Disesuaikan

Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Surat Edaran No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“SEOJK 36/2017”) yang merinci berbagai ketentuan dan prasyarat untuk pihak-pihak yang bergerak di sektor jasa keuangan, pasar modal, dan/atau non-perbankan yang berada di bawah yurisdiksi OJK (selanjutnya disebut “Para Pihak”) dalam menggunakan jasa akuntan publik (“AP”) dan/atau kantor akuntan publik (“KAP”).[1]