| Issue Number : 4759

Tindakan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Penarikan Pangan Berakibat pada Pencabutan PB-UMKU

Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) saat ini sedang dalam proses menyusun Rancangan Peraturan tentang Penarikan Dan Pemusnahan Pangan (“RPBPOM”) yang, ketika akhirnya mulai berlaku, akan mencabut dan menggantikan kerangka hukum yang ada tentang penarikan pangan, khususnya Peraturan Kepala BPOM (“Kepala”) No. 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran (“PerBPOM 22/2017”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) saat ini sedang dalam proses menyusun Rancangan Peraturan tentang Penarikan Dan Pemusnahan Pangan (“RPBPOM”) yang, ketika akhirnya mulai berlaku, akan mencabut dan menggantikan kerangka hukum yang ada tentang penarikan pangan, khususnya Peraturan Kepala BPOM (“Kepala”) No. 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran (“PerBPOM 22/2017”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent