Pendahuluan

Indonesia pada awalnya mengukuhkan komitmen jangka panjangnya terhadap reforma agraria melalui prinsip-prinsip khusus yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU 5/1960”), yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak ats tanah pertanian wajib secara aktif memanfaatkan atau mengusahakan sendiri tanah tersebut.^[1] Penerapan asas pemanfaatan aktif ini selanjutnya diwujudkan melalui penetapan luas minimum dan/atau maksimum tanah yang diperbolehkan sehubungan dengan jenis hak atas tanah tertentu, serta larangan kepemilikan tanah melebihi batas yang telah ditetapkan.^[2]