| Issue Number : 4743

Alokasi Lahan Izin Pertambangan dan Izin Konsesi Kawasan Hutan dan Perkebunan Ditetapkan untuk Tujuan Penanaman Modal

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya untuk keperluan pengelolaan investasi dan kesejahteraan penduduk Indonesia secara keseluruhan. Salah satu upaya yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah penataan penggunaan lahan yang adil antar sektor dan skala pelaku usaha yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut, baru-baru ini pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (“Perpres 70/2023”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya untuk keperluan pengelolaan investasi dan kesejahteraan penduduk Indonesia secara keseluruhan. Salah satu upaya yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah penataan penggunaan lahan yang adil antar sektor dan skala pelaku usaha yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut, baru-baru ini pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (“Perpres 70/2023”).[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent