Merintis Jalan Baru: Strategi Nasional Indonesia untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Untuk mewujudkan komitmen Indonesia terhadap pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia di tingkat nasional, serta pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, pemerintah telah menyadari pentingnya merumuskan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (“Stranas BHAM”), yang kini telah ditetapkan secara resmi melalui diundangkannya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 (“Perpres 60/2023”).[1]

Pada intinya, pembentukan Stranas BHAM ditujukan untuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam praktik bisnis secara lebih efektif dan komprehensif.[2] Dalam Indonesian Legal Brief edisi kali ini, analisis kami terhadap Stranas BHAM Indonesia yang baru didasarkan pada kerangka Perpres 60/2023 dan menyoroti hal-hal berikut: