Pendahuluan

Selama proses yang berhubungan dengan perkara kepailitan, khususnya selama tahap yang melibatkan pencocokan piutang, sering muncul perbedaan yang signifikan antara jumlah-jumlah yang diusulkan oleh kreditur dan yang diakui oleh debitur yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim pengawas. Perbedaan yang timbul antara kreditur dan debitur seringkali dapat menciptakan celah yang mengarah pada penciptaan kreditur fiktif, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan untuk mencari keadilan.[1]

Hal-hal yang secara khusus berkaitan dengan perkara kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan pengenalan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (secara bersama-sama disebut sebagai “UU 37/2004”). UU 37/2004  menyatakan bahwa ada tiga jenis kreditur selama perkara kepailitan, yaitu: 1) Kreditur konkuren; 2) Kreditur separatis; dan 3) Kreditur preferen.[2] Istilah “kreditur fiktif” pertama kali dikenal dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada kasus International Finance Corporation vs. PT. Panca Overseas Finance Tbk, yang mendefinisikan istilah tersebut sebagai kreditur yang tidak memiliki piutang yang sah dan karenanya tidak memiliki dokumen resmi yang membuktikan piutang mereka dari debitur yang bersangkutan. Terkadang, kreditur fiktif juga dapat memalsukan dokumen untuk membuktikan keberadaan piutang tersebut sehingga mereka dapat memiliki hak pilih selama rapat kreditur.[3]