| Issue Number : 4724

Kewajiban Pelaporan Lowongan Kerja Melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat pengangguran di level nasional, pemerintah baru-baru ini memperkuat kebijakan yang dapat memperluas kesempatan penempatan tenaga kerja di pasar kerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 57 tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja (“Perpres 57/2023”). Sebelumnya, pelaporan lowongan kerja diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden No. 4 tahun 1980 (“Keppres 4/1980”), yang kini sudah tidak berlaku lagi karena dicabut dan diganti dengan Perpres 57/2023.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat pengangguran di level nasional, pemerintah baru-baru ini memperkuat kebijakan yang dapat memperluas kesempatan penempatan tenaga kerja di pasar kerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 57 tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja (“Perpres 57/2023”). Sebelumnya, pelaporan lowongan kerja diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden No. 4 tahun 1980 (“Keppres 4/1980”), yang kini sudah tidak berlaku lagi karena dicabut dan diganti dengan Perpres 57/2023.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent